Kuala Lumpur (ANTARA News) - Sejumlah investor dari Malaysia meminta pemerintah Indonesia agar membantu mengatasi sejumlah permasalahan yang mereka hadapi, saat berinvestasi di Indonesia, antaralain dalam proses pengerjaan proyek yang mereka bangun. Kepala BKPM, M. Luthfi, usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dua investor asal Malaysia di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan investor tersebut minta pemerintah agar membuat tim yang bertugas melakukan koordinasi antara lembaga dan departemen. "Salah satu contohnya adalah Perusahaan MTD Capital yang berinvestasi untuk jalan tol. Mereka mengeluhkan ada masalah tentang pembebasan tanah. Mereka meminta pemerintah memiliki tim koordinasi antarlembaga untuk masalah pembebasan lahan tersebut," katanya. Luthfi menambahkan, dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono kemudian menghubungi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk membantu menyelesaian permasalahan tersebut. "Menteri PU mengatakan sebetulnya masalah tersebut bisa ditangani dan akan langsung menuju lokasi ke Cirebon untuk ruas tol Palimanan - Cibitung agar bisa menyelesaikan masalah dengan pesantren sehingga jalan sepanjang 400 meter tanahnya bisa dibebaskan," ujar Luthfi. Selain bertemu dengan pimpinan MTD Capital, Presiden juga bertemu dengan Plus Expressway Berhad yang mengelola jalan tol di Malaysia sepanjang 973 km dan di seluruh dunia sepanjang 1.100 km. "Di Indonesia , Plus Express sudah menandatangani kontrak untuk pengerjaan tol Cikampek-Palimanan(Cirebon, red) sepanjang 116 km dengan investasi Rp5,9 triliun dan juga tol Cimanggis-Cibitung dengan investasi Rp3,1 triliun. Jadi perusahaan itu sudah berinvestasi di Indonesia dengan total Rp9 trilun dengan panjang jalan tol lebih dari 140 km," kata Luthfi. Sementara MTD berinvestasi untuk pembangunan jalan tol di Cibitung menuju Cilincing. Iklim investasi Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mengatakan pemerintah dan semua pihak saat ini bersama-sama untuk menciptakan iklim investasi yang baik di dalam negeri, termasuk menangani permasalahan infrastruktur yang dapat menganggu investasi. "Terganggunya masalah infrastruktur seperti listrik yang memberikan banyak pengaruh, kemacetan lalu lintas akan kita coba perbaiki. Selama 10 tahun kita krisis, pembelanjaan infrastruktur sedikit," katanya. Ia menjelaskan saat itu pembelanjaan infrastruktur tidak lebih dari 3,7 persen dari PDB, padahal sebelum mencapai tujuh persen dari PDB. "Kondisi akibat krisis yang lalu akan kita perbaiki. Langkah strategis yang dilaksanakan pemerintah antara lain dengan program listrik 10.000 Megawatt, saat ini sudah tercapai 6.900 Mw ," katanya. Luthfi mengatakan pada 2009 hingga 2010 program itu akan mulai terasa hasilnya karena PLN akan semakin efesien dan juga Indonesia memiliki kapasitas untuk mampu bersaing dengan baik. "Dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta agar proyek-proyek itu dapat berjalan dengan lancar," kata Luthfi. Turut mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negari Nur Hassan Wirajuda, Duta Besar RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan juru bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal , Ketua Umum Kadin MS Hidayat dan Kapala BKPM M Luthfi. (*)

Copyright © ANTARA 2008