Walhi NTT desak kerusakan lingkungan ditangani lebih serius

Walhi NTT desak kerusakan lingkungan ditangani lebih serius

Kantor Walhi Nusa Tenggara Timur. (FOTO ANTARA/Anggie)

Contohnya di Labuan Bajo saat ini, penebangan liar untuk membangun hotel demi pengembangan pariwisata membuat warga di daerah itu kesulitan air bersih
Kupang (ANTARA) - Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk lebih serius menangani kerusakan lingkungan yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Selama ini Pemprov NTT kalau 'ngomong' soal lingkungan itu cuma soal sampah, sedangkan soal penebangan hutan dan segala macamnya itu terkesan diam," Kepala Divisi Media dan Komunikasi Walhi NTT Dominikus Karangona kepada ANTARA di Kupang, Senin saat diminta tanggapan soal perhatian pemprov dalam hal penanganan kerusakan lingkungan di daerah itu.

Ia menegaska bahwa Pemprov NTT hanya diam terkait masalah lingkungan yang terjadi di daerah itu karena ada beberapa masalah yang melibatkan kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan untuk dijadikan tempat wisata di NTT, yang pernah Walhi tangani.

Salah satunya, kata dia, yakni kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh Walhi yang terjadi di daratan Pulau Timor.

Kasusnya, yaitu adanya tujuh perusahaan yang melakukan penebangan liar tetapi perusahaan-perusahaan tersebut hanya diberi proses secara administrasi, sedangkan pidananya tidak dijalankan.

Terkait perusahaan mana-mana saja yang melakukan aksi penebangan liar tersebut, Walhi NTT enggan untuk menyebutkannya.

Pria yang biasa disapa Domi itu menambahkan bahwa permasalah seperti itu jika terus dibiarkan tanpa ada efek jeranya, akan membuat para investor dengan leluasa berdatangan dan membuat kerusakan lingkungan lainnya tanpa merasa diikat oleh peraturan pemerintah daerah yang ada.

"Contohnya di Labuan Bajo saat ini, penebangan liar untuk membangun hotel demi pengembangan pariwisata membuat warga di daerah itu kesulitan air bersih," katanya.

Menurut dia  air yang menjadi kebutuhan pokok sebagian besar dikuasai oleh investor sebanyak 10.000 liter/ detik dan sisanya barulah diberikan kepada masyarakat sebanyak 5.000 liter/ detik.

"Kondisi ini dia adalah ketimpangan serius terkait penguasaan air," katanya.

Karena itu, katanya, pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani kasus lingkungan hidup di NTT.

Selain itu, kata dia, masyarakat NTT juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan hidup merupakan satu-satunya penyangga kehidupan manusia.

"Jangan hanya urus sampah saja, tetapi masalah lingkungan yang lain tak diperhatikan," demikian Dominikus Karangona.

Baca juga: Walhi: hentikan seluruh operasi pertambangan di NTT

Baca juga: Titik krusial kerusakan lingkungan disebut Walhi NTT di Pasir Panjang

Baca juga: Masih putus total, BPJN diminta atasi longsor Ruteng-Labuan Bajo-NTT

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPB, Banjir Aceh disebabkan timbulnya sedimentasi kerusakan lingkungan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar