Anggota DPR RI Intan Fauzi siap ditempatkan di komisi mana pun

Anggota DPR RI Intan Fauzi siap ditempatkan di komisi mana pun

Anggota DPR dari Fraksi PAN Intan Fauzi. (ANTARA/HO)

Menurut dia, semua isu di masyarakat dan program-program ada di tiap komisi, sehingga tinggal anggota DPR RI memperjuangkannya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Intan Fauzi mengaku siap ditempatkan di komisi mana pun berdasarkan penugasan dari DPP PAN.

Dia menilai, tiap komisi di DPR memiliki program untuk masyarakat, sehingga keberadaannya di komisi mana pun, diharapkan berguna untuk publik.

"Saya siap menjalankan penugasan dari Fraksi PAN dan PAN. Seluruh komisi memiliki program untuk masyarakat, tidak ada komisi yang tidak bermanfaat untuk masyarakat," kata Intan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Puan ingin DPR utamakan kualitas produk legislasi

Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat sangat banyak, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan ada di Komisi IX DPR, terkait perempuan ada di Komisi VIII DPR, dan bantuan rumah untuk masyarakat ada di Komisi V DPR RI.

Menurut dia, semua isu di masyarakat dan program-program ada di tiap komisi, sehingga tinggal anggota DPR RI memperjuangkannya.

"Apakah di Komisi I hingga Komisi XI, tidak ada yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai janji dan sumpah jabatan, harus bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Intan mengatakan dirinya selama periode DPR 2014-2019 berada di Komisi V DPR RI, melakukan berbagai kerja legislatif dan pengawasan jalannya pemerintahan.
Baca juga: Profil - Cak Imin keponakan Gus Dur pimpinan DPR RI

Dia mencontohkan, Komisi V DPR melakukan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran, bagaimana menekan angka kecelakaan karena selama ini kecelakaan terjadi dialami transportasi darat.


MeBaca juga: Pimpinan DPR RI 2019-2024 dilantiknurut dia, anggaran Kementerian PUPR pada 2020 sebesar Rp120 triliun dan untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp43 triliun, karena meskipun pemerintah ingin mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia maju, namun pembangunan infrastruktur tidak bisa ditinggalkan.

"Sesuai amanat UU, porsi terbesar 20 persen APBN untuk pendidikan, namun tidak bisa meninggalkan infrastruktur agar ada keberlanjutan," katanya pula.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Soal First Travel, Komisi VIII DPR akan panggil Kemenag

Komentar