Padang (ANTARA News) - Wakil Ketua DPD-RI, Irman Gusman berpendapat, pemerintah seharusnya belajar dari negara-negara maju dalam mengelola kelistrikan, dimana sebaiknya PT PLN didesentralisasikan. "Ke depan PT PLN harus direvitalisasi dan tidak lagi berbentuk kegitan monopoli," kata Irman di Padang, Senin. Menurut dia, desentralisasi hasil revitalisasi ini dengan membuat beberapa PT PLN, seperti PLN Sumatera, PLN Jawa atau PLN Unit-I, PLN Unit-II. Hasil desentralisasi ini membentuk beberapa PT PLN yang independen, tambahnya. Untuk menuju hal itu, ia menyebutkan, sangat dan harus dilakukan audit terhadap PT PLN. "Apalagi PLN menggunakan uang negara hingga Rp60 triliun sehingga tentu harus diaudit dan diperbaiki kinerjanya," katanya. Irman menambahkan, mudah-mudahan momentum saat ini (krisis listrik nasional, red) bisa memperbaiki kinerja PLN ke depan. Menurut dia, perbaikan kinerja ini perlu karena kini eranya masyarakat sudah menikmati pelayanan. Dalam desentralisasi atau tidak lagi monopoli usaha, Irman mengatakan, pelayanan dan pengolaan kelistrikan dilakukan seperti pengelolaan bisnis komunikasi di Indonesia saat. Seperti dulu PT Telkom monopoli telekumunikasi telepon, sehingga susah mendapatkan layanan. "Dulu tahun 1994, membeli handphone sampai harga Rp16 juta, Rp70 juta dan delapan ribu dolar Amerika Serikat," katanya. Tapi kini, dengan masuknya kalangan swasta mengelola komunikasi di Indonesia, semua menjadi murah dan mudah. "Bahkan untuk telepon cukup beli voucher yang dijual murah dan mudah ditemui dimana-mana," tambahnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008