Pemerintah adopsi rekomendasi Bank Dunia terkait urbanisasi

Pemerintah adopsi rekomendasi Bank Dunia terkait urbanisasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Indonesia sudah menerapkan prinsip yang Bank Dunia sarankan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah mengadopsi prinsip-prinsip Augment, Connect, Target (ACT) yang direkomendasikan oleh Bank Dunia dalam pengaturan dan penerapan urbanisasi.

“Indonesia sudah menerapkan prinsip yang Bank Dunia sarankan,” kata Sri Mulyani di Hotel Pullman Jakarta, Kamis.

ACT merupakan rekomendasi dari Bank Dunia tentang pengelolaan urbanisasi di Indonesia yang lajunya terlalu cepat namun tidak diimbangi dengan pembangunan sehingga berdampak pada lambatnya distribusi kesejahteraan, inklusivitas dan pembangunan kota yang layak huni.

Baca juga: Bank Dunia ingatkan urbanisasi dapat dorong kesejahteraan Indonesia

Dalam laporan Bank Dunia, ACT yang terdiri dari Augmented, Connect, Target itu memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan arah tujuannya, seperti Augmented yang mengacu pada peningkatan mutu layanan dasar dan infrastruktur untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan peluang, serta mengurangi ketimpangan SDM.

Connect yaitu menghubungkan orang dengan pekerjaan dan layanan dasar di dalam kota serta menghubungkan kawasan perkotaan yang memiliki ukuran berbeda satu sama lain dengan daerah pedesaan di sekitarnya dan pasar internasional.

Sedangkan Target yang berarti memastikan tempat dan orang yang tertinggal agar bisa merasakan manfaat dari adanya urbanisasi seperti kemakmuran dan kesejahteraan serta membuat kota-kota menjadi layak huni.

"Kesemuanya telah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2020,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan dalam APBN tersebut sudah terdiri dari investasi pengembangan human capital dalam rangka mendukung urbanisasi yaitu melalui anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sebesar Rp508,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp132 triliun.

"Kami juga telah menganggarkan dana sebesar Rp372,5 triliun untuk jaminan sosial melalui skema keluarga harapan, kartu Indonesia pintar dan bantuan non tunai,” jelasnya.

Baca juga: Pemindahan ibu kota upaya pemerintah tekan urbanisasi di Jawa

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp423,3 triliun dalam APBN 2020 untuk pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kawasan perkotaan yang layak huni dan merata serta adil bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Menurutnya, setelah kota-kota di Pulau Jawa sudah saling tersambung dan terintegrasi melalui berbagai pembangunan maka akan dilanjutkan untuk luar Pulau Jawa sehingga berbagai aktifitas termasuk perekonomian bisa merata dari Sabang hingga Merauke.

“Kami melihat Jawa bukan lagi pulau tapi kota menyambung menjadi satu. Ini terjadi ketika infrastruktur dibangun seluruhnya jadi di luar Jawa juga akan dibangun, baik melalui jalan, pelabuhan, dan bandara supaya pusat ekonomi lebih ke internasional,” katanya.

Ia melanjutkan pemerintah akan menyiapkan segala instrumen yang diperlukan untuk dapat mendorong urbanisasi agar lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai seperti yang disarankan oleh Bank Dunia.

“Dibutuhkan instrumen lain pemerintah supaya kita bisa meningkatkan kinerja perkotaan dan daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan,” ujarnya.

Menkeu menuturkan desentralisasi yang selama ini berjalan juga akan terus dikaji untuk melihat efektivitas dari setiap anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Desentralisasi 15 tahun untuk Indonesia kembali mereview transfer (Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD) ini untuk memastikan setiap rupiah bisa memberi akses yang setara dengan kesejahteraan,” katanya.

Baca juga: Menteri PUPR sebut tiga syarat urbanisasi agar tak jadi beban
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kerugian negara akibat penyelundupan di Garuda Rp1,5 miliar

Komentar