Jakarta (ANTARA News) - Jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan bahwa pemerintah siap menjawab semua pertanyaan DPR terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan kenaikan harga bahan pokok. "Kita selalu menghormati hak-hak dewan, ada hak interpelasi, angket, kita menghormati semuanya. Kalaupun ada interpelasi, sudah beberapa kali dilakukan," kata Andi di Istana Negara, Kamis, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2008. Andi menegaskan, pemerintah selalu menjawab setiap pertanyaan anggota dewan dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat juga dapat memahami permasalahan yang mendasari setiap kebijakan pemerintah. "Kalau dewan bertanya, kita jawab dengan baik. Kalau dewan ingin meminta keterangan, kita jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau ingin minta data, itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan konteks substansi dan hal-hal yang ingin diketahui dewan. Kalau itu diminta, kita akan berikan sebaik-baiknya," jelasnya. Pada kesempatan itu Andi juga membantah bahwa kenaikan harga-harga bahan pokok diakibatkan ketiadaan sistem ketahanan pangan. "Justru kita sekarang ini mengalami surplus beras di tengah dunia yang kesulitan bahan pangan. Harga beras sekarang ini justru lebih rendah daripada harga beras internasional," katanya. Cadangan pangan nasional, lanjut dia, saat ini mencapai catatan tertinggi. "Dulu kan stok pangan kita cuma ditahan 1 juta ton, kita sekarang naik hampir 3 juta ton. Nanti kalau lebih dari 3 juta ton baru kita ekspor. Kita punya cadangan stock pangan yang kuat," katanya seraya menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah harga beras nasional jauh lebih murah daripada harga internasional. Sementara itu, salah satu pimpinan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Aria Bima yang menjadi motor utama hak angket atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menyatakan, pihaknya kini berkewenangan memanggil siapa saja yang dibutuhkan untuk kepentingan investigasi atas berbagai hal di seputar BBM. "Kami akan menyelidiki secara seksama dan mendetail, kenapa harga harus dinaikkan, mengapa produksi minyak kita tak naik-naik padahal telah diberi kewenangan kepada pemerintah (dan Pertamina) untuk melakukan lifting, terus akan juga mengorek-ngorek hal-hal lain yang berindikasi adanya permainan kalangan mafia dalam penentuan impor BBM dan seterusnya," kata Aria Bima. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008