Anies bantah DKI tidak transparan dalam KUA-PPAS

Anies bantah DKI tidak transparan dalam KUA-PPAS

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (16/9/2019). (Antara/Ricky Prayoga)

Sudah lah itu penggiringan opini yang nggak sehat
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak transparan karena tak kunjung mengunggah data anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Itu sih membangun opini saja dibilang nggak transparan. Sudah lah itu penggiringan opini yang nggak sehat," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, kata Anies, pihaknya mempercayakan pada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, kapan akan dilakukan.

Baca juga: Pembahasan APBD DKI 2020 bersama DPRD akan disiarkan langsung

"Pengunggahan itu pak Sekda yang tahu," kata Anies.

Anggaran DKI untuk anggaran 2020, kata Anies masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum diserahkan pada DPRD dengan tujuan agar program prioritas tetap berjalan.

"Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kami melakukan penyesuaian karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 itu mengalami penyesuaian. Agar program-program prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucap Anies.

Karena itulah, Anies menyatakan harapannya pada kepemimpinan DPRD yang baru dilantik pada Senin ini agar berlari kencang dalam pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diharapkan tuntas sebelum 30 November untuk lanjut pembahasan RAPBD 2020.

"Itu deadline dari kementerian dalam negeri. Nah biasanya pembahasan sudah dimulai dari Agustus, sekarang sudah Oktober, kita berharap ini bisa sprint untuk bisa menyelesaikannya," ucap Anies.

Baca juga: Legislator: Pembahasan APBD 2020 tidak molor karena AKD belum selesai

Sebelumnya diketahui bahwa dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk 2020 tidak bisa diakses publik. Karena hal tersebut, transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies Baswedan.

"Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan tiga dalam bentuk e-Budgeting," kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto, Selasa (8/10).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar