Manila (ANTARA News) - Kelompok gerilyawan Muslim Filipina selatan, Minggu mengatakan mereka siap menandatangani satu perjanjian dengan pemerintah yang memberikan mereka kekuasaan daerah yang luas.
Perjanjian itu memberikan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) satu wilayah otonomi yang akan memiliki hukum sendiri, sistem-sistem perbankan dan pendidikan , pelayanan sipil dan pasukan keamanan dalam negeri.
"Itu adalah semua sistem dalam perjanjian yang akan ditandatangani 5 Agustus," kata jurubicara MILF Eid Kabalu kepada AFP melalui telepon dari pangkalannya di Mindanao, di selatan negara itu.
"Para anggota kami di lapangan ingin melihat terwujudnya ketenangan di Mindanao, dan kami sudah lama berbicara," katanya.
Pemerintah daerah yang dikuasai MILF yang diusulkan itu juga akan memiliki kekuasaan untuk mengirim misi perdagangan dan ikut mengambil bagian dalam rencana-rencana ekonomi internasional, demikian menurut satu rancangan perjanjian yang diperoleh suratkabar Daily Inquirer Filipina.
Diperkirakan perjanjian itu akan ditandatangani di Malaysia Selasa dan akan disaksikan Menlu Alberto Romulo dan sejawatnya dari Malaysia Rais Yatim, kata para pejabat.
Tanah air yang diusulkan itu akan meliputi desa-desa dan kotapraja-kotapraja di delapan provinsi di Mindanao, di mana MILF telah melakukan perjuangan berdarah sejak tahun 1978.
Kekuasaan daerah leluhur adalah hambatan yang tersisa terakhir bagi satu penyelesaian politik yang diharapkan dapat mengakhiri aksi perlawanan empat dasawarsa yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang itu.
Apabila ditandatangani, kedua pihak diperkirakan akan menuju pada penandatanganan satu perjanjian perdamaian akhir yang akan termasuk rencana-rencana masa depan 12.000 pejuang MILF, banyak dari mereka mengatakan tidak akan melucuti senjata mereka. (*)