Jakarta (ANTARA News) - "Parliamentary threshold" atau batas minimal perolehan kursi sebesar 2,5 persen di DPR dinilai tidak adil karena akan menghilangkan suara rakyat yang telah memberikan suaranya. "PT dan ET (electoral threshold/batas minimum perolehan suara) menggambarkan ketidakadilan sistem politik," kata Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta, saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPD di Jakarta, Senin. Dengan aturan tersebut, parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 2,5 persen dari total kursi di DPR, harus merelakan kursinya diberikan kepada partai lain atau dengan kata lain tidak berhak lagi menempatkan satu pun wakilnya di DPR. PT, kata Oesman, adalah mekanisme untuk memasung hak berdemokrasi sehingga dikhawatirkan rakyat akan marah jika suaranya hilang. Untuk itu, katanya, perlu ada gerakan agar tercipta keadilan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oesman mengatakan sebanyak 18 parpol akan melakukan gugatan atas keputusan PT tersebut. Namun demikian, Oesman Sapta meminta kadernya untuk siap menghadapi PT pada tahun 2009. "DPP, DPD, DPC harus mampu meraih minimal 2,5 persen (kursi DPR) agar lolos PT," katanya. Untuk itu, Oesman meminta di setiap provinsi partainya mampu menghasilkan satu anggota legislatif sehingga partai berlambang payung tersebut mampu membentuk satu fraksi. Kepada para kadernya Oesman Sapta mengingatkan bahwa PPD mempunyai komitmen jelas yakni memperjuangkan kepentingan daeran dan kemandirian daerah. Ia mengatakan, sejak tahun 1945 telah berdiri bermacam-macam partai politik, bahkan jumlahnya sudah lebih dari 400 partai politik. "Namun tidak ada yang menggunakan nama `daerah` karena belum tentu diterima di daerah. PPD punya komitmen jelas yakni konsisten memperjuangkan kepentingan daerah," katanya. Oesman mengatakan, jika daerah maju maka negara akan maju. Namun, Oesman mengingatkan bahwa dalam memperjuangkan kepentingan daerah itu, para kadernya tidak menjelek-jelekkan partai lainnya atau pemerintah. "Karena kita adalah partai solusi," katanya. Sebagai partai solusi, lanjut Oesman, partainya akan memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. "Kita tidak oposisi. PPD tidak sendiri berjuang tapi bersama-sama orang daerah," katanya. Kepada calon legislatif partai, Oesman mengingatkan agar tidak menyinggung SARA dan jangan menggunakan cara-cara kekerasan. "Kita harus gunakan otak, adu intelektual. Kita harus tunjukkan bahwa orang daerah juga intelek dan tahu aturan," katanya. Sementara itu, Ketua Panitia Rapimnas Ratna Tobing mengatakan, acara diikuti oleh ketua dan sekretaris DPD dari 33 provinsi, 421 ketua DPC kabupaten/kota (12 ketua DPC masih dalam perjalanan), 66 orang DPP dan panitia serta 62 orang peninjau/caleg.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008