Kualalumpur (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia pada Senin menyatakan, sudah mencabut keputusannya menarik tentaranya dari Filipina selatan, tempat mereka memantau gencatan senjata antara pemerintah dengan pejuang Moro. "Layanan kami diperlukan," kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Rais Yatim, pada jumpa pers yang dikutip AFP. Ia menyatakan, jumlah tentara dapat ditingkatkan secara "berarti". Penarikan 40 tentara Malaysia ditempatkan di empat kota di pulau Mindanao, Filipina selatan, mulai pada Mei dan saat ini tinggal 12 orang. "Rakyat di dalam negeri sana memerlukan kehadiran kami dan pemerintah Filipina sudah cukup baik untuk juga menunjukkan bahwa kehadiran Malaysia akan menjadi nilai tambah," kata Rais. "Oleh sebab itu, berangkat dari situ, kami akan meneruskan kerja kami," katanya. Ia mengemukakan, akan berunding dengan perdana menteri tentang jumlah satuan itu sebaiknya. Tentara Malaysia menjadi yang terbanyak dalam satuan antarbangsa pemantau gencatan senjata 2003 antara pemerintah Manila dengan pejuang Kubu Pembebasan Islam Moro (MILF). Malaysia, yang juga menjadi tuan rumah perundingan perdamaian di antara keduanya, sebelumnya menyatakannya tidak akan mengirim tentara lagi setelah perundingan perdamaian mandek atas persoalan tanah ulayat, yang dituntut MILF. Sesudah ada terobosan baru-baru ini atas persoalan itu, MILF akan menandatangani perjanjian di Kualalumpur pada Selasa, yang memberi mereka kendali atas jumlah besar tanah di daerah swatantra. Tapi, dalam rintangan lain, Mahkamah Agung Filipina pada Senin memberi perintah mencegah pemerintah menandatangani kesepakatan sesudah terjadi unjukrasa besar untuk menentangnya. Pemerintah, yang tekadnya pada penyelesaian abadi politik bagi wilayah Selatan kadangkala dipertanyakan, menyatakan bahwa menyambut baik langkah Mahkamah Agung tersebut. Pengumuman tentang pemantau gencatan senjata Malaysia itu muncul sesaat sebelum laporan muncul tentang keputusan pengadilan tersebut. Perjanjian itu memberikan MILF wilayah swatantra, yang akan memiliki hukum sendiri, pranata perbankan dan pendidikan, pelayanan warga dan pasukan keamanan dalam negeri. "Itu pranata dalam perjanjian, yang akan ditandatangani pada 5 Agustus," kata jurubicara MILF Eid Kabalu kepada kantor berita Prancis AFP melalui telepon dari pangkalannya di Mindanao. "Anggota kami di lapangan ingin melihat ketenangan di Mindanao dan kami sudah lama berbicara," katanya. Pemerintah daerah kekuasaan MILF usulan itu juga akan memiliki kekuasaan mengirim duta perdagangan dan ikut dalam rencana ekonomi antarbangsa, kata rancangan perjanjian itu, yang diperoleh suratkabar "Daily Inquirer" Filipina. Perjanjian itu diperkirakan ditandatangani di Malaysia pada Selasa dan disaksikan Menteri Luar Negeri Filipina, Alberto Romulo, serta sejawatnya dari Malaysia, Rais Yatim, kata pejabat setempat. Tanah air usulan itu akan meliputi desa dan kotapraja di delapan propinsi di Mindanao, tempat MILF melakukan perjuangan berdarah sejak 1978. Kekuasaan daerah leluhur adalah hambatan tersisa terahir bagi penyelesaian politik, yang diharapkan mengahiri perlawanan empat dasawarsa, yang menewaskan lebih dari 120.000 orang itu. Bila ditandatangani, kedua pihak diperkirakan menuju pada penandatanganan perjanjian perdamaian ahir, yang akan termasuk rencana masa depan 12.000 pejuang MILF, banyak dari mereka menyatakan tidak akan melucuti senjata mereka. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008