Bandung (ANTARA News) - Ketua MPR-RI, Hidayat Nurwahid mengatakan wacana pemanggilan pejabat pemerintahan terkait Hak Angket Kenaikan Harga BBM DPR-RI bukan upaya politisasi dan jangan ada politisasi. "Jangan ada politisasi dari pemanggilan itu. Semangat dari hak angket kenaikan harga BBM oleh DPR itu bukan untuk politisasi namun untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada rakyat tentang pengelolaan BBM," kata Hidayat Nurwahid seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Membangun Nurani Bangsa yang digelar Gema Nusa di Bandung, Sabtu. Menurut dia, Hak Angket sebagai upaya untuk mencari masukan dan penjelasan sejelas-jelasnya dari para pemegang kebijakan dan mantan pemegang kebijakan dalam pengelolaan BBM itu. Nurhidayat berpendapat, pihak terkait bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambilnya terkait pengelolaan BBM kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya. "Dengan cara itu bisa dijelaskan masalahnya, sehingga ke depan bisa dirumuskan kebijakan pengelolaan perminyakan yang lebih menguntungkan bagi rakyat," kata Hidayat Nurwahid. Menurut Nurwahid, rakyat mengetahui Indonesia sebagai penghasil minyak dan termasuk anggota OPEC dan sejajar dengan pengekspor minyak besar lainnya di dunia. "Seharusnya sebagai anggota OPEC, kenaikan harga minyak dunia bisa memberikan kesejahteraan bagi bagi rakyat," katanya menambahkan. Ketua MPR mengingatkan, semua pihak perlu menyikapi permasalahan BBM saat ini secara bijak dan mendukung upaya-upaya yang tengah dilakukan untuk mengatasi permasalahan BBM.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008