Artikel

Menanti kepastian sinyal Istana bagi Kapolri

Oleh Anita Permata Dewi

Menanti kepastian sinyal Istana bagi Kapolri

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melambaikan tangan saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10/2019). Kapolri datang menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan situasi kamtibmas terkini dan upaya pengamanan ke depannya. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Tito Karnavian dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat terpilih untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wapres Ma'ruf Amin, menjadi salah satu anggota di Kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Hal itu terendus awak media kala Tito merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.

Tito yang biasa datang dan pergi melalui pintu belakang Istana, baru kali ini menyambangi Istana melalui pintu depan.

"Saya kan polisi, barusan ini dipanggil," kata Tito menjawab awak media soal alasan Tito tidak mengenakan kemeja warna putih seperti para calon menteri lainnya saat menghadap Presiden Jokowi.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini enggan menjelaskan perihal kedatangannya ke Istana. Ia hanya menyatakan rasa terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya pengamanan rangkaian Pemilu 2019.

"Saya sendiri, jujur, saya merasa berterima kasih kepada semua pihak, kepada Allah Swt karena ini Pemilu yang rasanya cukup panjang. Hampir setahun lebih masyarakat terpolarisasi. Alhamdulillah dengan pelantikan kemarin, berjalan lancar," tutur Tito.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian merapat ke istana tanpa kenakan kemeja putih

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya menyebutkan susunan kabinet untuk pemerintahan mendatang, sudah rampung. Mereka berasal dari semua bidang pekerjaan dan profesi, baik itu akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Para menteri yang dipilihnya adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat. Sosok yang tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas para menteri bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi usai dilantik sebagai Presiden RI pada periode kedua pemerintahan.

"Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Usai lulus dari Akpol 1987 sebagai peraih lulusan terbaik Adhi Makayasa, Tito tercatat menempati jabatan Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat.

Baca juga: Purna tugas, Polri berikan penghargaan kepada Wapres JK

Saat masih perwira menengah, ia terlibat dalam mengungkap sejumlah kasus terorisme sejak Bom Bali 2002 hingga penangkapan gembong teroris, Noordin M. Top dan Dr Azhari.

Atas prestasinya ini, Tito ditunjuk sebagai Kepala Densus 88 Antiteror pada 2009-2010.

Pangkat Irjen diraih Tito saat menjabat sebagai kapolda tipe A di Papua pada 2012 hingga 2014 dan Kapolda Metro Jaya pada 2015-2016.

Saat menjadi Kapolda Metro Jaya, Tito dipuji Istana karena kecepatannya dalam menangani teror Bom Thamrin pada 14 Januari 2016.

Tito memperoleh pangkat Komjen atau bintang tiga saat ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2016. Penunjukkan ini lantaran Tito dinilai berpengalaman dalam menangani teroris.

Lulusan terbaik Akpol 1987 ini terbilang memiliki karir tercepat di Polri dibandingkan rekan-rekan seangkatannya.

Tercatat ia lima kali mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa saat perwira menengah dan perwira tinggi.

Baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala BNPT, pada Juli 2016, Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri di masa pemerintahan Jokowi-JK. Dengan bintang empat di pundaknya, berarti ia menyalip empat angkatan di atasnya.

Baca juga: Kapolri jelaskan tidak diterbitkannya tanda terima unjuk rasa

Di awal kepemimpinannya sebagai Kapolri, buronan pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

Saat ini Satgas Tinombala masih diperpanjang masa tugasnya demi bisa mengejar para anggota kelompok MIT dibawah pimpinan Ali Kalora yang masih tersisa.

Di bawah kepemimpinannya, sebagai orang nomor satu korps baju cokelat, Tito mengklaim kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat.

Promoter

Penerapan program Promoter atau profesional, modern dan terpercaya yang menjadi tagline Polri saat ini, diklaimnya telah menunjukkan hasil positif.

Program Promoter dititikberatkan pada tiga kebijakan utama yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.

Peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal.

Perbaikan kultur direalisasikan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan. Sedangkan manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial, dengan menyampaikan berbagai upaya Polri dalam pemeliharaan kamtibmas dan meminimalisasi berita negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian.

Tiga tahun implementasi program Promoter, dinilai Tito telah menunjukkan hasil yang baik.

Tito juga menekankan peran polwan dalam menjalankan program Promoter. Menurut dia, polwan yang rnisbi resisten dari budaya koruptif, bisa mengambil simpatik masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Baca juga: Kapolri: Demo rusuh mirip kerusuhan 21-22 Mei

Selama masa kepemimpinannya, Polri juga giat mempopulerkan program Promoter melalui kegiatan Festival Film Polisi serta "menelurkan" dua film terkait sepak terjang Polri.

Film "22 Menit" mengisahkan perjuangan para anggota Kepolisian dalam menaklukkan serangan teror Bom Thamrin. Di film tersebut, Tito dan istrinya ikut berperan sebagai figuran.

Sementara di film "Pohon Terkenal", Polri berupaya mengisahkan kehidupan taruna-taruni yang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal yang mendampingi Kapolri Tito saat dipanggil Presiden Jokowi, hari ini, mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan isi pertemuan antara presiden dengan Kapolri.

Namun demikian, Iqbal tidak menampik kemungkinan pimpinannya digeser untuk menempati jabatan tertentu di Kabinet Jokowi.

"Pertemuan satu jam. Saya tidak masuk (ke ruangan). Kemungkinan untuk penempatan jabatan baru," ucap Iqbal.

Hari ini, Presiden Jokowi diketahui memanggil sejumlah tokoh jelang pengumuman susunan kabinet pada Rabu (23/10).

Selain Tito, tokoh-tokoh yang hadir ke Istana hari ini antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, eks-CEO Gojek Nadiem Makarim, pendiri NET TV Wishnutama, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Siapa saja yang akhirnya akan menjadi anggota kabinet di pemerintahan Jokowi periode kedua, tunggu saja hari Rabu nanti.

Baca juga: Kapolri: Kericuhan Papua didesain tarik perhatian internasional

Oleh Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pimpinan MPR nilai evaluasi pilkada langsung perlu kajian serius

Komentar