Tak kunjung dipublikasikannya anggaran tahun 2020 tersebut, kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis, karena dokumen itu belum sah dan masih berbentuk rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Aspek transparansi kami kedepankan, enggak ada yang di-umpetin kok di sini," kata dia.
"Sekarang kan belum jadi barang itu, masih KUA-PPAS, habis itu baru RAPBD, baru jadi APBD, sudah jadi APBD baru dipublikasikan," ujar Saefullah.
Saefullah mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta pernah memampang Anggaran Pendapatan dan Belanja Faerah (APBD) di kantor-kantor kelurahan dengan tujuan agar warga mengetahui program yang akan dikerjakan di kelurahannya pada tahun itu.
Baca juga: DKI siap bahas KUA-PPAS nonstop
Meski tidak menjelaskan kapan terakhir kali hal itu dilakukan dan mengapa tidak dilanjutkan, Saefullah menuturkan Pemprov DKI akan kembali memampang APBD di kantor-kantor kelurahan jika dirasa perlu.
Namun dokumen anggaran yang dipampang di kantor-kantor kelurahan adalah dokumen yang sudah disahkan.
"Sudah pernah. Nanti kalau dianggap itu perlu, kami tempel, enggak ada masalah. Tapi sekarang masih dibahas, nanti sudah jadi APBD, dipampang dimana juga boleh saja," kata dia.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mempertanyakan transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia membandingkan transparansi anggaran saat Anies memimpin dengan gubernur sebelumnya.
Sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat oleh warga.
"Dalam dua tahun ini saya tidak melihat itu," kata Basri dalam rapat Badan Anggaran, Rabu (23/10).
Baca juga: APBD DKI 2020 diusulkan turun Rp6 triliun dari rancangan awal
Baca juga: Anies bantah DKI tidak transparan dalam KUA-PPAS
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
