"Pemasangan tapping box ini merupakan anjuran Tim Kopsurgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK RI guna mencegah terjadinya kebocoran pajak," kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi di Cikarang, Sabtu.
Baca juga: Strategi tingkatkan penerimaan pajak melalui mesin perekam
Dia mengatakan pemasangan alat monitoring ini tidak akan membebani anggaran daerah karena mulai dari penyediaan, pemasangan, hingga pemeliharaan akan ditanggung oleh Bank Jabar Banten (BJB).
"Kami sudah kerja samakan dengan Bank BJB dan kami sudah sepakat akhir tahun ini akan dipasang alatnya di hotel-hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bekasi," kata Herman.
Baca juga: Pemkot Batam pasang 519 perekam transaksi di hotel
Sebelum dipasang, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bekasi.
"Tahun ini kami targetkan 200 hotel dan restoran yang dipasangi alat itu. Tahun berikutnya akan kami tambah lagi dan kami memang ingin semua hotel dan restoran dipasang, termasuk bioskop dan parkiran nanti akan dipasang juga," katanya.
Baca juga: Dipasang alat perekam data, pembayaran pajak pengusaha Lampung naik
Perwakilan Tim Korsupgah KPK RI Pahala Nainggolan mengatakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah wajib memasang alat "tapping box"' di setiap hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bekasi.
"Ini potensinya saya pikir sangat besar di Kabupaten Bekasi. Saya sudah minta ke Pak Sekda dan Bupati paling tidak 1.000 alat yang dipasang, jangan sedikit-sedikit, dengan harapan PAD meningkat drastis," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
