Manila, (ANTARA News)- Pemerintah Filipina membatalkan perjanjian perdamaiannya yang kontroversial dengan minoritas Muslim di wilayah selatan, kata istana presiden, Kamis. Pembatalan Memorandum Perjanjian mengenai Tanah Air Leluhur (MOA-AD) itu adalah satu tindakan yang menyakitkan," kata jurubicara presiden Lorelei Fajardo kepada wartawan. Fajardo mengatakan Presiden Gloria Macapagal Arroyo "mengerti dan menyadari" keberatan-keberatan para pemimpin Kristen lokal yang menentang perjanjian itu, demikian diwartakan Reuters. Perjanjian yang ditandatangani bulan lalu antara pemerintah Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menetapkan pembentukan satu tanah air Muslim di Mindanao. Perjanjian itu dianggap oleh para politikus sebagai tidak konstitusional sementara warga Kristen yang tinggal di Mindanao turun ke jalan-jalan melakukan protes mencap perjanjian itu sebagai satu "pengkhianatan." (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008