Bandarlampung (ANTARA News) - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia cenderung telah menjadi sistemik dan endemik serta terus meluas terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan di pusat hingga ke daerah yang didukung proses dan rekrutmen pimpinan politik dan pemerintahan yang tidak sehat. "Mesti ada perombakan radikal dalam pemerintahan, untuk mengatasi dan melawan korupsi itu," kata Todung, di Bandarlampung, Sabtu. Todung, pengacara yang juga pernah bergiat dan aktif di YLBHI/LBH Jakarta, ICW, CETRO, Yayasan TIFA, dan Transparency International Indonesia (TII) itu berpendapat, selama pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai birokrasi dan tidak mampu menghukum maksimal mereka yang dituduh dan terbukti korupsi, tidak akan jalan pemerintahan secara baik. "Sekarang ini pemerintah masih mendua," kata Todung pula. Dia juga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih juga mendua. "Mohon maaf saja, masih banyak yang belum disentuh (KPK, red). Terutama yang telah banyak disebut-sebut namanya itu," ujar dia. Todung menegaskan, semua pihak tentu tidak menginginkan republik ini menjadi republik korupsi atau Lampung menjadi provinsi korupsi. Padahal menurut dia, kecenderungan korupsi makin meluas terjadi termasuk sampai ke daerah-daerah, antara lain karena dalam proses pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) ada hutang budi politik di dalamnya. Menurut dia, pemilihan gubernur, bupati, walikota itu mahal. "Apakah parpol dapat dana dari anggotanya," tanya dia. Todung menyebutkan, iuran anggota parpol itu masih sangat kecil dan minimal. Ia menyebutkan pula, untuk dana kampanye politik menjadi kepala daerah itu memerlukan biaya yang besar dan perlu bantuan dari para pengusaha yang tidak akan menyumbangkan dengan gratis. "Semua sumbangan itu pasti ada udang di balik batunya, sehingga kemudian para pengusaha yang sudah menyumbang itu minta proyek yang diperoleh secara tidak transparan, tidak sesuai aturan dan menimbulkan kolusi serta korupsi di dalamnya," kata dia lagi. Dia menegaskan, selama parpol tidak independen secara logistik, akan tetap rentan terhadap korupsi. Begitu pula pemdanya, lanjut Todung, akan menjadi rentan terhadap korupsi. Apalagi, dengan gaji kecil dan sistem pengawasan yang tidak berjalan baik, berakibat korupsi cenderung terus saja terjadi. Ia mengakui, korupsi merupakan persoalan yang sistemik sehingga harus diatasi dengan sistemik melalui perombakan radikal dalam pemerintahan, melalui rekrutmen yang lebih baik, pengawasan yang berjalan optimal dan pemberian penghargaan maupun penghukuman (reward and punishment) di dalamnya. "Saya tidak ingin menjadi pesimis, tapi memang korupsi itu telah menjadi sistemik dan endemik, sehingga mesti ada perombakan yang radikal dalam pemerintahan untuk mengatasinya," demikian Todung Mulya Lubis. Todung bersama Aviliani--dan panelis dari FISIP Unila Drs Hertanto MSi--berada di Lampung, untuk menjadi panelis dalam Debat Calon Gubernur Lampung 2008 dilaksanakan KPUD Lampung yang disiarkan langsung Metro TV, Jumat (22/8) malam.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008