Jakarta (ANTARA News) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera mengumumkan Kapolri yang baru, dengan akan pensiunnya Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mulai 30 September, meski perpanjangan masa jabatan dan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari Presiden Yudhoyono akan mengganti atau memperpanjang masa jabatan kapolri, demikian siaran pers IPW yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin. Neta mengakui selama Sutanto menjabat sebagai kapolri, cukup banyak prestasi yang diraihnya, diantaranya pemberantasan judi, mengungkap aksi teror, narkoba maupun ilegal logging. Namun demi kelangsungan proses kaderisasi ditubuh Polri, maka Presiden diminta tidak memperpanjang masa jabatan Sutanto, karena akan memberi kesan bahwa proses kaderisasi di tubuh Polri selama ini telah mengalami kegagalan. Dalam pergantian nanti, IPW berharap Presiden memilih perwira yang memiliki jiwa reformis dan sejalan dengan konsep penegakan hukum yang telah dilakukan Presiden, terutama dalam pemberantasan korupsi. Selama ini Yudhoyono telah melakukan pemberantasan korupsi secara agresif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombaknya. Tujuannya agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan maksimal demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kapolri mendatang diharapkan merupakan seorang perwira yang berpengalaman, konsisten, memiliki komitmen tinggi dan tidak hanya mampu melakukan pemberantasan korupsi di eksternal Polri tapi juga di internal. Karena selama ini masih sering masyarakat yang mengeluhkan berbagai pungutan yang dilakukan oleh oknum polisi. Selain itu , mengingat situasi politik Indonesia kedepan yang rawan terhadap gangguan atau ancaman kambtibmas, terutama dengan adanya pemilihan umum yang diikuti oleh puluhan partai politik dan tingginya tingkat persaingan antar tokoh dalam pemilihan presiden 2009. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008