Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution telah menyurati pemerintah agar melakukan renegosiasi harga gas alam cair (LNG) Tangguh ke Fujian, China, karena dinilai harganya terlalu murah. "Kepergian Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China sepertinya juga untuk melakukan upaya tersebut (renegosiasi harga)," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Senin malam. Anwar mengaku lupa tanggal berapa surat tersebut dikirimkan. "Saya tidak ingat waktunya," ungkap dia. Menurut dia, BPK berusaha untuk menyampaikan hasil audit terhadap kegiatan pengelolaan di sektor migas, termasuk kontrak penjualan LNG Tangguh. Ketika ditanya apakah nanti semua itu akan dilaporkan ke DPR, Anwar mengatakan,"Ya sedang disiapkan dan saya usahakan datang ke DPR. Tapi untuk Tangguh menunggu hasil audit yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini." Mengenai kapan BPK akan melakukan audit terhadap kontrak LNG Tangguh, Anwar mengatakan belum tahu karena nanti stafnya yang mengerjakan. Menurut rancangan (draft) jadwal rencana kegiatan Panitia Angket BBM DPR, Anwar Nasution akan diminta keterangannya pada 17 September 2008. Sementara itu pemerintah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi anggota DPR yang ingin menggunakan hak angket untuk mempertanyakan keputusan kontrak penjualan LNG Tangguh kepada China pada masa pemerintahan Presiden Megawati. "Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya membuka pintu lebar-lebar dalam penyelidikan hak angket, silakan diteliti atau data yang dibutuhkan apa," kata Jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden Jakarta, Senin, saat diminta komentarnya mengenai kasus itu. Menurut Andi, pemerintah sepenuhnya mendukung anggota Dewan untuk menggunakan hak-haknya. "Silakan diteliti siapa yang mengambil keputusan dan mengapa dijual murah serta apa alasannya," ujarnya. Lebih lanjut ia juga mengatakan,"Kondisi saat itu ya dibandingkan dengan kondisi saat itu dan juga harga saat itu". Sebelumnya mantan Presiden Megawati menyatakan keputusan kontrak penjualan LNG Tangguh kepada China diputuskan di kabinet. "Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di kabinet," kata Megawati. Pada kabinet Megawati, SBY sebagai Menko Polkam dan JK sebagai Menko Kesra. Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Udju Juhaeri mengatakan segera melakukan audit terhadap kontrak penjualan LNG Tangguh ke Fujian, China, yang menurut banyak pihak sangat merugikan negara dan hasil audit tersebut akan disampaikan secara detil, proporsional dan transparan. "Kami tidak akan menutup-menutupi hasil audit itu (Tangguh -red). Apa yang kami temukan akan disampaikan," kata Udju yang juga Anggota VII BPK. Menurut dia, BPK akan melakukan audit LNG Tangguh pada September mendatang. "Rencananya baru nanti dilakukan pada semester II bulan September," katanya. Ketika ditanya berapa lama pelaksanaan audit untuk LNG Tangguh, ia mengatakan hal itu bergantung luas dan dalamnya permasalahan. "Melaksanakan audit harus berimbang, detil dan tentunya tetap dilakukan adu argumentasi sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Yang pasti hasilnya akan disampaikan secara proporsional dan obyektif," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008