Artikel

Menteri Edhy ingin membuat nelayan tersenyum

Oleh M Razi Rahman

Menteri Edhy ingin membuat nelayan tersenyum

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) dalam acara Dialog Menteri Kelautan dan Perikanan Bersama Nelayan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10/2019). ANTARA/M Razi Rahman

Tugas pertama yang diperintahkan Pak Jokowi adalah memperbaiki komunikasi dengan para nelayan
Jakarta (ANTARA) - Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan ingin membuat nelayan tersenyum, dengan meningkatkan taraf kesejahteraan, serta kepentingan mereka selalu dibela oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal itu dibuktikan dengan lima hari setelah diangkat menjadi Menteri, Menteri Edhy menyambangi kelompok nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk berdialog mencari tahu keluh kesah mereka.

Apalagi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan Presiden Joko Widodo telah berpesan kepada dirinya untuk membenahi komunikasi khususnya dengan kalangan nelayan.

"Tugas pertama yang diperintahkan Pak Jokowi adalah memperbaiki komunikasi dengan para nelayan," kata Edhy Prabowo saat kunjungan kerja dan bertemu kelompok nelayan di Muara Angke.

Menurut Edhy, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan seperti tentang izin kapal perikanan atau izin alat tangkap.

Ia juga mengaku meski tidak begitu mengenal seluk beluk bisnis perikanan, tetapi dia meyakini bahwa berbagai kebijakan yang diambilnya akan membela kepentingan nelayan Nusantara.

Menurut Edhy, dirinya bertekad untuk menjadi bagian dari keluarga besar nelayan Indonesia guna menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari parpol Gerindra itu juga menyatakan, kalau dirinya tidak bisa membuat nelayan tersenyum, maka percuma saja dia memegang posisi menteri sekarang ini.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan nelayan mengajukan pernyataan, seperti Fauzi dari Kontak Tani Nelayan Andalan menyatakan permasalahan sektor perikanan selama ini di birokrasi dan regulasi.

Sementara nelayan tradisional, Waryono, mempermasalahkan reklamasi pulau G yang telah beberapa kali membuat kapal nelayan terhambat dan bahkan sampai ada yang rusak terdampar.

Sedangkan Hartono dari DPD HNSI DKI Jakarta mempersoalkan pengurusan perizinan kapal yang masih diurus di dua kementerian yaitu KKP dan Kementeriam Perhubungan.

Seharusnya, menurut Hartono, pengurusan kapal nelayan hanya di KKP saja sehingga diharapkam ada solusi terkait hal itu supaya nelayan bisa lebih leluasa dan fleksibel.

Menteri Edhy menyatakan akan menangani berbagai hal tersebut dan meyakini bahwa apapun keputusan yang diambil, akan berpihak kepada kepentingan nelayan.

Edhy juga mempersilahkan bagi para nelayan bila mau berdiskusi dengan dirinya di KKP, dan dia juga selalu berharap agar terus diingatkan.

Dalam kesempatan lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa visi-misi yang dijalankannya sepenuhnya adalah berasal dari Presiden Joko Widodo sehingga setiap menteri sebenarnya tidak memiliki visi-misi pribadi, tetapi menjalankan arahan Kepala Negara.

"Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden dan Wakil Presiden," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu (23/10).

Edhy mengemukakan, setiap menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tinggal menjalankan dan meneruskan visi misi itu.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Edhy Prabowo sudah kenal KKP

Asuransi nelayan
Tidak hanya Edhy, tetapi jajaran KKP juga telah bertekad untuk membela kepentingan nelayan, seperti dengan menghendaki kepada berbagai pengusaha perikanan untuk benar-benar mematuhi aturan terkait asuransi nelayan bagi anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan milik para pengusaha.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan, pihaknya telah mendorong agar nelayan dan ABK kapal perikanan harus mendapatkan asuransi nelayan.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan jaminan yang esensial bagi nelayan karena kerap ditemui keluhan para ABK yang mengeluh sakit, tidak dibayar gajinya, bahkan ada yang mengeluh terpaksa bekerja hingga 18 jam sehari.

"Saya mendorong seluruh pemilik kapal untuk mengasuransikan ABK-nya," kata Zulficar.

Selain itu, ujar dia, para pemilik kapal perikanan besar juga diharapkan dapat mematuhi regulasi terkait zonasi penangkapan ikan agar tidak mengambil kawasan perairan yang seharusnya bagi nelayan kecil.

Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan pemerintah dapat memenuhi mandat yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Menurut dia, mandat itu penting karena di dalam UU tersebut ada tugas KKP untuk memberikan kepastian usaha kepada para subjek di dalam peraturan perundang-undangan itu. Dengan demikian, lanjutnya, kalau dalam perikanan tangkap artinya ada kepastian ruang bagi nelayan tetap melaut.

Namun, ia berpendapat bahwa selama ini UU tersebut hanya terkesan mengurus soal asuransi nelayan saja. "Tapi tidak berani bicara atau menjalankan mandat lebih dari itu," katanya.

Menurut Susan Herawati, selama masa tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Poros Maritim Dunia masih sebatas mimpi.

Hal itu, ujar dia, antara lain karena orientasi kebijakan investasi yang tidak berpihak kepada kehidupan masyarakat pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Kadin yakin
Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meyakini bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo, akan bisa memajukan industri perikanan karena sosok Edhy dinilai cukup mumpuni dan memberikan harapan baru.

"Sewaktu menjadi anggota dewan, beliau yang menangani perikanan dan pertanian di Komisi IV DPR RI. Tentu beliau faham betul dengan kebijakan-kebijakan seperti apa untuk memajukan industri perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto.

Yugi mengemukakan bahwa selain pernah menjadi anggota DPR, Edhy Prabowo juga malang melintang di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan banyak berkecimpung di dunia perikanan.

Wakil Ketua Kadin juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan pertemuan untuk berdiskusi dan mensinergikan program pemerintah dengan program Kadin di sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, saat ini tidak sedikit peraturan-peraturan yang masih membelit produktivitas, menghambat peningkatan ekspor serta kepastian pasok untuk industri perikanan, belum lagi masalah klasik seperti pembiayaan, tingginya biaya logistik dan transportasi perikanan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya.

Kadin, lanjutnya, siap mendukung dan bekerjasama dengan KKP untuk mendeteksi dan mengetahui akar permasalahan yang dialami stakeholder perikanan agar dapat segera diantisipasi, utamanya mengenai pengembangan industri perikanan dan strategi peningkatan ekspor.

Selain itu, Yugi juga menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah siap melakukan upaya-upaya dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya, hingga menumbuhkan pelaku usaha baru.

Ia juga mengutarakan harapannya agar Menteri Edhy bisa mengoptimalkan potensi besar pengembangan budidaya dan perikanan tangkap yang berkelanjutan serta menjawab tantangan digitalisasi rantai pasok perikanan.


Apresiasi
Sementara itu, pengamat perikanan Abdul Halim mengapresiasi pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyatakan bakal fokus dalam memperbaiki dialog dan hubungan kerja sama dengan kelompok nelayan.

"Sepanjang tahun 2014-2019, kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan menimbulkan polemik di lapangan, di antaranya terkait pelarangan cantrang, penangkapan lobster berukuran kecil, pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang dianggap memakan waktu berbulan-bulan," kata Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, semua kebijakan tersebut pada prinsipnya berorientasi terhadap upaya perbaikan tata kelola perikanan nasional.

Namun, lanjut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, sangat disayangkan bahwa hal itu tidak terkomunikasikan dengan baik.

Selain karena proses pengambilan keputusannya terkesan sporadis, lanjutnya, juga pintu dialog yang tidak berjalan dengan baik. Pada konteks itulah, Menteri Edhy Prabowo diminta untuk memperbaiki persoalan tersebut.

Dengan adanya komunikasi yang baik serta penerapan kebijakan yang tepat guna mengangkat taraf kesejahteraan nelayan, maka dapat dipastikan maka nelayan di Nusantara juga pasti akan tersenyum.

Baca juga: HNSI harapkan Edhy Prabowo lanjutkan kebijakan Susi Pudjiastuti

Oleh M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Edhy Prabowo pilih pemanfaatan kapal sitaan

Komentar