Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Irwan mengatakan pemerintah mesti serius mengatasi kerugian akibat defisit di sektor angkutan laut.

Menurut Irwan, Indonesia selalu mengalami kerugian hingga 6,9 miliar dolar AS akibat aktivitas ekspor dan impor menggunakan kapal asing.

"Defisit angkutan laut yang disebabkan oleh banyaknya kapal asing yang beroperasi dalam ekspor dan impor,” kata Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, dukungan bagi industri pembuatan kapal baru maupun jasa perbaikan dan perawatan kapal berbendera Indonesia sangat diperlukan.

Baca juga: Empat trayek Tol Laut terindikasi monopoli

Irwan mengusulkan pemerintah perlu menanggung bea masuk untuk bahan baku kapal dalam negeri berbendera Indonesia.

“Langkah itu untuk mendorong peningkatan produksi kapal berbendera Indonesia dan reformasi angkutan laut menjadi hal prioritas pemerintah,” kata Irwan.

Irwan mengatakan bahwa persoalan bea masuk bahan baku dari luar negeri untuk pembuatan kapal masih terjadi sehingga menyebabkan harga produksi kapal dalam negeri lebih tinggi dari harga mengimpor kapal.

Imbasnya, menurut dia, penggunaan kapal asing dalam aktivitas ekspor dan impor pun menjadi tak terelakkan.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, bea masuk bahan baku yang ditanggung pemerintah merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan produksi kapal dalam negeri berbendera Indonesia.

Baca juga: Subsidi Tol Laut 2020 Rp436 miliar

Pemerintah, kata dia, harus bisa menemukan instrumen lain yang mampu meningkatkan jumlah produksi kapal dalam negeri berbendera Indonesia.

"Jumlah kapal berbendera asing akan menurun penggunaannya saat jumlah produksi kapal berbendera Indonesia meningkat. Defisit angkutan laut yang disebabkan oleh banyaknya kapal asing yang beroperasi dalam ekspor dan impor dapat ditekan," kata Irwan.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019