Menteri PUPR ingin BPIW jadi "leader" perencanaan infrastruktur

Menteri PUPR ingin BPIW jadi "leader"  perencanaan infrastruktur

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Dokumentasi Kementerian PUPR)

Saya ingin lima tahun ke depan ini BPIW mampu memberikan guidance bagi semua unit eselon I di lingkungan Kementerian PUPR dalam menyusun perencanaan dan pemrograman yang terpadu...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginginkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) harus menjadi leader (pemimpin) dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR.

“Saya ingin lima tahun ke depan ini BPIW mampu memberikan guidance bagi semua unit eselon I di lingkungan Kementerian PUPR dalam menyusun perencanaan dan pemrograman yang terpadu yang sesuai arah pembangunan nasional,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Menteri PUPR juga menambahkan bahwa BPWI ke depannya harus lebih kuat dalam melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Peran konsultan, lanjutnya, harus dipertajam misalnya dalam merencanakan lima destinasi wisata prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang, di mana konsultan dapat menghasilkan gagasan dan ide-ide yang aplikatif dan dituangkan dalam tahapan program yang lebih konkrit.

Sementara itu Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan serta mengacu pada arahan Presiden Jokowi dan Menteri PUPR, dalam menyusun perencanaan pembangunan.

”Dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pemrograman terpadu, dikaitkan dengan pengembangan wilayah tentunya BPIW selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan para stakeholder yang mengacu pada arahan Presiden RI dan arahan Menteri PUPR,” kata Hadi.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan konsep infrastruktur hijau yang mencakup sistem alamiah (natural system) dan solusi teknis (engineered solution), di mana sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dalam upaya perlindungan dan penghematan penggunaan sumber daya alam.

Sejalan dengan agenda internasional Sustainable Development Goals atau SDGs, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mengarahkan pembangunan infrastruktur pada tiga kerangka utama, yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Baca juga: BI ingatkan perkuat sinergi, ada 3 tantangan akselerasi infrastruktur

 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PUPR anggarkan Rp 2.000 triliun untuk infrastruktur

Komentar