Sebelumnya, ladang minyak dan gas bumi tersebut dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina Hulu Energi.
“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova di Jakarta, Senin.
Baca juga: Abdullah Puteh: APBA harus fokus pengentasan kemiskinan di Aceh
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kata Nova, Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh.
Ia mengakui selama ini Pemerintah Aceh sudah setahun berunding dengan Pertamina Hulu Energi guna membahas persoalan tersebut dan sampai saat ini belum ada titik temu.
Setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Provinsi Aceh (DPRA), Pemerintah Aceh pada tanggal 3 Oktober 2019 kemudian memutuskan mengambil-alih pengelolaan blok B minyak dan gas tersebut.
"Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova.
Nova menegaskan, pengambilalihan Blok B merupakan salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh.
Baca juga: Pemerintah Aceh dan DPR RI perjuangkan dana otsus agar permanen
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
