Ambon (ANTARA News) - Penyelesaian penanganan sisa pengungsi kota Ambon yang merupakan korban konflik 1999 sebanyak 3.824 Kepala Keluarga (KK) diharapkan bisa tuntas tahun anggaran 2009 nanti agar persoalan ini tidak berlarut-larut, kata Ketua DPRD II setempat, Drs. Lucky Wattimury. "Banyak permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemkot dan dewan kota selama ini dan salah satu yang paling merepotkan yakni belum tuntasnya penanganan sisa pengungsi Maluku khususnya di daerah ini," kata Wattimury di Ambon, Senin. Dia mengaku telah mendapat informasi dari anggota DPR-RI asal Maluku, Alex Litaay yang telah bertemu Kepala Dinas Sosial Maluku, dr. Veno Tahalele untuk membahas ulang penyelesaian sisa pengungsi Maluku termasuk menyampaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2009 nanti. Selain itu dewan kota juga telah meminta perhatian khusus Dirjen Jaminan Bantuan Sosial Depsos dan anggota DPR asal Maluku ini agar memberikan perhatian khusus agar dalam APBN 2009 sisa pengungsi Maluku termasuk Kota Ambon harus diselesaikan. "DPRD Kota Ambon akan terus mengawal hak-hak rakyat di daerah ini dan tanpa henti-henti memperjuangkannya," tandas Wattimury. Upaya penyelesaian pengungsi ini sebenarnya sudah dimulai pada 11 Juni 2007 lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah membuat sebuah nota kesepakatan bersama dan ditanda tangani ketua dewan tingkat I Maluku maupun DPRD II Kota Ambon. Kemudian setelah pelaksanaan puncak acara Harganas yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu, Walikota Ambon dengan sepengetahuan ketua DPRD Kota Ambon meminta bantuan dana dari pemerintah pusat sekitar Rp40 miliar untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Selanjutnya di awal tahun ini Pemerintah Pusat melalui Dirjen Jaminan Basos bersama Pemprov, DPRD Maluku, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD II menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan sisa pengungsi tapi sayangnya tidak terealisasi karena tidak ada dana dalam APBN 2008 maupun APBN perubahan. "Tidak adanya alokasi anggaran belanja negara tahun ini untuk penanganan sisa pengungsi Maluku termasuk kota Ambon setelah ketua dewan bersama komisi I DPRD dan Kadinsos Kota Ambon bertemu Dirjen Jaminan Bansos," ujarnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008