Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi

Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergi program-program antara pemerintah pusat dengan daerah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi
Jakarta (ANTARA) -
Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meminta kebijakan jangan dikriminalisasi.

“Mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi, dicari-cari, saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana), tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari yang namanya orang, pekerjaan banyak sekali,” kata Presiden Joko Widodo di acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention City Center, Kabupaten Bogor, Rabu.

Dengan mencontohkan kasus di DKI yang memiliki mata anggaran hingga 57.000, Presiden menyatakan wajar jika ada yang keliru.

Baca juga: Rakornas Forkopimda, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi terjaga

“Kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan tidak mungkin mengawasi segitu banyak gubernur, walikota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu,” kata Presiden.

Hal inilah yang menjadi pola pikir yang ingin diubah sehingga kata Presiden semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.

“Inilah pola kita, kita ubah semua dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, jadi yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan, 15 tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Ia mempertanyakan kenapa lelang pengadaan barang dan jasa tidak kunjung dimulai di Januari atau awal tahun dan justru malah menunggu hingga September baru lelang.

Hal itu kemudian menjadikan kualitas barang yang hasilkan kurang baik bahkan jelek.

“Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir bulan November masih ada lelang, bulan coba cek di LKPP, yang namanya e-procurement, e tendering konstruksi Rp31 triliun masih dimulai di bulan November, Rp31 triliun tendering konstruksi bulan November mau jadi barang apa nanti? ini konstruksi bukan pengadaan barang dan jasa mau jadi apa barang itu?”

Maka ia kemudian tak heran jika ada gedung atau bangunan yang ambruk karena kualitas yang kurang baik.

“Kalau ada jembatan ambruk, gedung SD, SMP ambruk, pas bulan basah hanya waktu tinggal 2 bulan, dikerjakan mau jadi barang apa coba,” katanya.

Ia berharap lelang dimulai Januari sehingga pelaksanaan bisa pada Maret, selesai pada Agustus atau September.

Menurut dia, kultur lelang pada Januari hatua dimulai sehingga rentang pembangunan lebih panjang karena hal itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Presiden arahkan pimpinan daerah hati-hati hadapi insiden
Baca juga: Berita politik kemarin, Rakornas Forkopimda sampai cekal HRS

 

Pewarta: Hanni Sofia, Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi akan gigit pengganggu agenda besar pemerintah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar