Kemenkeu dorong sinergi program pendidikan dan kesehatan

Kemenkeu dorong sinergi program pendidikan dan kesehatan

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti (kiri) menyampaikan pendapatnya disaksikan Menteri Agama Fachrul Razi (tengah) dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi (kanan) saat diskusi panel III Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/pri.

Harapannya kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat dan punya daya saing
Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi memanfaatkan anggaran pendidikan dan kesehatan karena dana yang dikucurkan melalui kementerian dan pemerintah daerah untuk dua bidang itu tergolong besar.

"Ini PR (pekerjaan rumah) buat kita," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, sinergi diperlukan agar alokasi anggaran benar-benar terserap efektif dan tidak tumpang tindih.

Baca juga: Presiden Jokowi: anggaran pendidikan pada 2020 Rp508 triliun

Dalam diskusi panel itu, Astera menyebutkan anggaran pendidikan tahun 2020 mencapai Rp508,1 triliun.

Anggaran tersebut dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama.

Dalam bidang pendidikan, kata dia, dialokasikan untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa dan bantuan operasional sekolah atau BOS kepada 60 juta siswa.

Kemudian bidik misi, kuliah, beasiswa LPDP, pengembangan vokasi dan sarana dan prasarana sekolah.

Baca juga: Pemerintah siapkan Rp508,1 triliun untuk tingkatkan kualitas SDM 2020

Sedangkan untuk kesehatan dianggarkan sebesar Rp132,3 triliun meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program bantuan iuran, stunting dan ketersediaan obat, kepesertaan keluarga berencana, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

"Harapannya kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat dan punya daya saing," katanya.

Sedangkan transfer ke daerah, lanjut dia, sejak tahun 2014 hingga 2020 terus naik dari Rp573 triliun menjadi Rp856,9 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah anggarkan Rp492,5 triliun tingkatkan mutu SDM

Fokus dalam transfer ke daerah tersebut, kata dia, salah satunya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik yang di dalamnya meliputi pendidikan dan kesehatan.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk pendidikan, lanjut dia, mencapai Rp306,86 triliun dan kesehatan sebesar Rp34,9 triliun. Pendidikan dan kesehatan, kata dia, merupakan dua elemen penting dalam memperkuat SDM.

Penguatan SDM menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan jangka menengah tahun 2020-2030 dan jangka panjang hingga tahun 2045.

Baca juga: Menkeu akan hitung anggaran BPJS Kesehatan setelah terbit PMK baru

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar