Menteri Edhy ingin regulasi baru terkait alat tangkap tidak gaduh

Menteri Edhy ingin regulasi baru terkait alat tangkap tidak gaduh

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (14/11/2019). ANTARA/M Razi Rahman

Intinya bila kita mengeluarkan peraturan baru, jangan sampai peraturan baru itu menimbulkan permasalahan baru
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan bila pihaknya membuat regulasi baru terkait dengan sejumlah alat tangkap yang kontroversial seperti cantrang dan trawl, maka regulasi baru tersebut tidak menimbulkan kegaduhan ke depannya.

"Semua alat tangkap yang menjadi pembicaraan menjadi dilema karena ada yang setuju dan ada yang tidak.. bagaimana agar bisa ada jalan tengahnya," kata Menteri Edhy kepada wartawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis.

Menurut Edhy, saat ini ada misalnya sejumlah kelompok nelayan di Sumatera Utara yang dulu tidak setuju trawl, tetapi sekarang ingin dilegalkan. Sementara itu, ada juga kelompok nelayan yang ingin penggunaan cantrang dapat dihidupkan kembali karena penghidupan mereka sangat bergantung kepada hal tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, diharapkan pada bulan Desember 2019 mendatang sudah ada keputusan baru terkait dengan hal tersebut.

Keputusan terkait regulasi baru itu, ujar dia, juga diharapkan dilakukan deengan kajian yang jelas baik secara akademis, filosofis, maupun ekonomis.

"Intinya bila kita mengeluarkan peraturan baru, jangan sampai peraturan baru itu menimbulkan permasalahan baru," kata Edhy.

Menurut dia, apapun keputusan yang diambil maka akan diserahkan kepada kelompok nelayan terlebih dahulu agar mereka dapat bisa membaca draf regulasinya sebelum diumumkan kepada publik. Selain itu, Edhy juga menjamin bahwa regulasi baru itu juga akan diserahkan pula kepada Menko Kemaritiman dan Kepala Negara.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak lagi melakukan pelarangan, tetapi yang dibutuhkan adalah pengaturan terhadap berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan yang ada di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan pengaturan, bukan pelarangan. Kalau yang diatur pelarangan maka dunia perikanan akan kolaps," kata Daniel Johan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan adanya pengaturan yang tepat maka ke depannya juga bakal meningkatkan produktivitas sektor perikanan yang selama ini terhambat.

Politisi PKB itu berpendapat, bahwa sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi antara lain adalah terkait pembatasan ukuran kapal, serta pembatasan penggunaan sejumlah alat tangkap ikan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bakal menampung masukan dari semua pihak pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam rangka memperbaiki industri perikanan di Tanah Air.

"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam," kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, apapun permasalahan yang dihadapi, maka akan dicarikan jalan keluarnya.

Baca juga: Menteri Edhy wacanakan kapal ilegal diserahkan kepada nelayan
Baca juga: Menteri Edhy apresiasi rencana Pangkal Pinang bangun pasar ikan modern

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Edhy Prabowo pilih pemanfaatan kapal sitaan

Komentar