Surabaya,(ANTARA News) - Jika semburan lumpur Lapindo tidak bisa dihentikan,luapan lumpur akan dibuang ke laut melalui pembuatan kanal baru dan bukan melalui Kali Porong. Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, mengemukakan kanal itu dirancang mampu mengalirkan lumpur langsung ke laut. "Dengan demikian tidak akan menganggu warga yang hidupnya menggantungkan pada Kali Porong seperti petambak ikan, petani sawah dan lainnya," kata Win di sela acara buka puasa bersama di Surabaya, Sabtu. Ia mengakui, pembuangan lumpur memang dilematis. Jika melalui Kali Porong relatif tidak terlalu mengeluarkan dana besar tapi berisiko tinggi karena sewaktu-waktu bermasalah dengan sedimentasi. Selain itu, pembuangan lewat Kali Porong juga mengorbankan mata pencaharian warga yang ada di sepanjang Kali tersebut. "Sekarang saja akibat endapan lumpur di Kali Porong yang makin tinggi, warga yang ada di sepanjang Kali Porong merasa resah, karena mata pencahariannya hilang," katanya menegaskan. Jika dibuang melalui kanal yang menghubungkan pond (kolam penampungan) lumpur ke laut, hal itu membutuhkan biaya besar tetapi solusi pembuangannya permanen dan relatif tidak mengganggu mata pencaharian warga. "Meskipun membutuhkan biaya besar, pembuangan lumpur ke laut dengan kanal diyakini lebih baik dan solusi itu kemungkinan besar didukung warga korban lumpur dan warga yang ada di sepanjang Kali Porong," katanya menegaskan. Win berpendapat, selama pusat semburan tidak bisa dihentikan, penanganan lumpur Lapindo akan terus berlanjut dan pelik, baik dari sisi teknis (penanganan semburan), dampak sosial maupun pembangunan infrastruktur. "Kalau memang secara teknis semburan tidak bisa dihentikan, pemerintah dan Lapindo berupaya agar solusi terhadap dampak sosial dan pembangunan infrastruktur harus dimaksimalkan, agar warga yang menjadi korban dan masyarakat luas yang merasa dirugikan tidak terlalu kecewa," katanya. Ia mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi tiga masalah besar itu, karena kebanyakan masalahnya itu ditangani pemerintah pusat, Lapindo Brantas Inc. dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Ia sebenarnya berharap semburan lumpur bisa dihentikan agar masalah luapan lumpur segera bisa tuntas dan pemerintah diharapkan tetap berupaya agar semburan yang mengeluarkan 100 ribu meter kubik per hari bisa dihentikan. "Meskipun sekarang pemerintah `menyerah`, tapi dalam waktu jangka panjang pemerintah harus tetap berupaya menghentikan semburannya dan menyediakan anggarannya," katanya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPLS Djoko Kirmanto mengatakan bahwa pemerintah "menyerah" dan menganggap semburan lumpur tak bisa dihentikan dan penanganan sekarang ini difokuskan pada masalah sosial dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Kordinator Tim ITS untuk penanganan lumpur Sidoarjo, Ir. Djaja Laksana, menyatakan tetap optimistis bahwa semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, bisa dihentikan. "Saya kecewa kenapa pemerintah menyatakan menyerah tanpa melakukan konfirmasi dengan para pakar. Kami tidak pernah diajak ngomong tiba-tiba menyerah," kata Djaja dengan nada tinggi.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008