Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri seharusnya tidak perlu risau dengan dibukanya kontrak penjualan LNG Tangguh oleh pemerintah karena masih ada pihak yang lebih bertanggungjawab untuk menjelaskannya. "Ibu Mega tidak usah kebakaran jenggot soal Tangguh ini. Kader-kadernya juga sekarang ini tenang-tenang saja," kata mantan Meneg BUMN di era pemerintahan Megawati, Laksamana Sukardi, di Jakarta, Sabtu malam. Menurut Laksamana, kalau Megawati nantinya dipanggil Pansus di DPR, maka ia sebaiknya menjelaskan saja di sana dan semua persoalan bisa selesai. Bagaimana pun, katanya, pemimpin yang punya kompetensi untuk memutuskan harus bisa menjelaskan kebijakannya itu. Lebih lanjut Laksamana mengatakan bahwa dalam persoalan LNG Tangguh itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro lah yang paling memahaminya dan Megawati sebagai presiden pada saat kontrak ditandatangani tentunya tidak paham soal-soal teknisnya. "Purnomo itu telah 10 tahun menjabat sebagai Menteri ESDM dan dia juga mengontrol BP Migas. Jadi semuanya dialah yang bertanggungjawab," katanya. Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengaku bingung soal rencana perundingan ulang kontrak ekspor LNG Tangguh ke provinsi Fujian, China, telah membuat PDIP merasa tidak enak. "Soal Tangguh itu bukan urusan (domain) partai. Saya bingung kalau PDIP agak tidak enak," kata Wapres Jusuf Kalla seusai shalat Jumat di Jakarta. Kontrak ekspor LNG Tangguh ditandatangani pada tahun 2002 di masa kepemimpinan Presiden Megawati. Kontrak ekspor untuk propinsi Fujian tersebut berlaku selama 25 tahun dengan harga gas dipatok pada 2,4 dollar AS/mmbtu. Atas adanya keinginan pemerintah melakukan perundingan ulang soal harga kontrak LNG Tangguh, PDI-P mengancam juga akan membuka beberapa kontrak gas pada era pemerintahan SBY-JK yang dinilai merugikan negara pula.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008