KKP ingatkan pemanfaatan budidaya laut baru 2,7 persen

KKP ingatkan pemanfaatan budidaya laut baru 2,7 persen

Dokumentasi - Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP/pri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan bahwa bidang budidaya laut nasional harus terus dioptimalkan karena pada saat ini tingkat pemanfaatannya baru sekitar 2,7 persen.

"Indonesia sendiri masih memiliki peluang besar dalam mengembangkan akuakultur laut, ini dapat dilihat dari potensi lahan perikanan budidaya laut yang ada seluas 12,1 juta hektar dengan pemanfaatan hanya 325.825 hektar atau 2,7 persen. Potensi ini harus mampu kita manfaatkan," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Selain itu, ujar dia, industrialisasi akuakultur atau budidaya perikanan harus terus ditingkatkan karena memiliki potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar dalam mendongkrak perekonomian nasional serta meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Slamet juga mengingatkan bahwa akuakultur didorong untuk mengentaskan persoalan kekurangan gizi pada balita seperti stunting (tubuh pendek) di Indonesia.

KKP, lanjutnya, telah mendukung melalui program diantaranya bantuan benih, calon induk, teknologi budidaya ramah lingkungan, pengembangan perekayasaan, restocking serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pembudidaya.

"Di Riau, kita ada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam yang terus berinovasi dalam pengembangan budidaya laut. Inovasi teknologi tepat guna diantaranya aplikasi sistem RAS (Recirculating Aquaculture System) pada produksi benih kakap putih, bawal bintang dan ikan hias," jelasnya.

Ia juga menyatakan, pengembangan budidaya juga bakal mengoptimalisasi tambak-tambak rakyat untuk pemberdayaan masyarakat lokal, dengna mengusung Integrated Aquaculture Business, yang dinilai efektif menjamin siklus bisnis perikanan budidaya yang efisien, bernilai tambah dan memberikan efek berganda bagi perekonomian warga.

Slamet menilai pengembangan akukultur harus berbasis kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial, dengan pengelolaan sistem produksi yang integratif.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto untuk dapat membuat terobosan yang lebih berani agar dapat mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan akuakultur.

"Target berikutnya harus lebih menggeliat daripada sebelumnya," kata Edhy Prabowo dalam acara peluincuran dan bedah buku "Total Akuakultur" di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Edhy, Slamet Soebjakto merupakan sosok yang sangat dinamis, tidak banyak bicara, tetapi selalu bekerja dengan tekun. Namun diharapkan agar terobosan yang dilakukan lebih berani.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga mendorong agar Dirjen Perikanan Budidaya juga lebih berani dalam memperjuangkan anggaran, karena perlu sumber daya yang besar untuk mengembangkan akuakultur.

Bahkan, ia juga memperkirakan bisa saja misalnya separuh dari anggaran KKP diperuntukkan bagi budidaya.

Menteri Edhy dalam sejumlah kesempatan juga memastikan bahwa subsektor akuakultur atau budidaya akan menjadi ujung tombak KKP dalam memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan.

"Mari kita membangun perikanan budidaya untuk Indonesia yang lebih maju," kata Edhy.


Baca juga: KKP resmi miliki pembenihan ikan laut modern di Ambon
Baca juga: Menteri Edhy dorong Dirjen Budidaya KKP buat terobosan
Baca juga: KKP perlu berikan kepastian usaha budidaya perikanan


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Selain gempa dan tsunami, Sumbar rentan likuefaksi

Komentar