Jakarta, (ANTARA News) - Fraksi PDIP dan Fraksi PDS DPR menyatakan penolakannya terhadap rencana DPR mengesahkan RUU Pornografi (RUUP) yang mereka nilai sarat dengan substansi yang bermasalah serta telah ditolak masyarakat di sejumlah daerah seperti Bali dan Papua.
Dalam konferensi pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin, anggota FPDIP Agung Sasongko mengatakan bahwa penolakan terhadap RUU itu datang dari banyak elemen masyakat , diantaranya melalui hasil uji petik RUUP di tiga daerah, Kalsel, Maluku dan Sulsel.
"Mundurnya FPDIP dan FPDS dari pembahasan di tingkat pansus adalah juga fragmentasi dari penolakan terhadap RUU ini," ujar Sasongko yang juga juga salah satu unsur pimpinan di Pansus RUUP.
Dikatakannya pula, proses pembahasan RUUP telah menyalahi prosedur dalam tata tertib pembahasan UU di DPR, dimana proses konsultasi, sosialisasi dan partisipasi publik tidak serius disertakan dalam RUUP itu.
Azas kenusantaraan seperti diatur dalam UU No 10/2004 tentang tata cara pembuatan UU juga tidak terpenuhi karena masyarakat Bali, Sulut, NTT dan Papua telah jelas menolaknya.
Sementara itu, anggota FPDS Tiurlan Hutagaol menyatakan bahwa fraksinya telah berkirim surat kepada Ketua DPR Agung Laksono terkait penarikan dirinya dari keanggotaan di Pansus RUUP serta memutuskan menolak melanjutkan pembahasan RUU itu menjadi UU.
"FPDS telah menerima banyak aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengenai penolakan RUU ini," katanya.(*)
Membenahi bangsa ini ya dari semua kalangan, mulai dari rakyat hingga pejabat. Mari kita bangun NKRI yang bebas KKN, bebas pornografi/pornoaksi, bebas kemiskinan, bebas narkoba, bebas perjudian, bebas segala penyakit masyarakat. Buat kedua partai di atas bersiaplah menuai kemerosotan perolehan suara!
00BalasLaporkanHapus
23 September 2008
ngomong2 soal moral, mending benahi dulu moral anggota DPR. masak mau bikin uu pornografi tapi yg bikin pikirannya mesum aja.. video klip mesum mereka banyak beredar bro..!!
00BalasLaporkanHapus
19 September 2008
Moral jangan hanya direduksi menjadi masalah susila yang tidak bisa diseragamkan. Lebih utama adalah moral tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Masih banyak orang mati kelaparan karena kerakusan dan ketidak-adilan.
00BalasLaporkanHapus
18 September 2008
mau bermoral monggo diamalkan, dari hati, jgn dari undang2. hukum mati dulu para koruptor, baru yang lainnya diurusin.
00BalasLaporkanHapus
17 September 2008
utk saudara ku Don Pages, anda harus tau memang betul hancurnya Negara itu pemicunya adalah moral karena jika moral sdh tdk dipakai maka semua cara akan ditempuh tidak memandang apakah org lain akan rugi atau tidak. saya beri contoh : perbuatan para KORUPTOR apa dibenarkan? cara berpakaian yg dpt mengundang birahi sexsual apa dibenarkan ? klo kedua contoh tsb tdk segera di rubah maka selamanya negara akan bangkrut & moral akan rusak.