Presiden yakin defisit neraca dagang bisa diselesaikan tiga tahun

Presiden yakin defisit neraca dagang bisa diselesaikan tiga tahun

Presiden Jokowi hadir dalam acara Indonesian Mining Award 2019 di Ritz Carlton Hotel Pacific Place Jakarta, Rabu (20/11/2019). ANTRA/Hanni Sofia/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meyakini persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan bisa diselesaikan tak sampai tiga tahun melalui hilirisasi industri pertambangan.

“Kalau semuanya menuju pada hilirisasi dan industrialisasi, barang jadi dan setengah jadi, saya yakin tak sampai 3 tahun, semua problem defisit bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 tahun,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Indonesian Association Mining Award 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu.

Kontribusi itu baru diberikan oleh satu komoditas saja yakni nikel, kata Presiden, belum termasuk komoditas lain seperti timah, batubara, dan tembaga.

Presiden menegaskan, ada banyak sekali yang bisa dilakukan dari industri pertambangan termasuk menciptakan nilai tambah di dalamnya.

Baca juga: Inalum bentuk lembaga riset kembangkan hilirisasi pertambangan

“Saya berikan contoh, batubara. Gasifikasi. Sekarang dengan teknologi, ternyata, saya juga baru tahu batubara bisa menjadi DME dan menjadi elpiji, bisa jadi petrokimia, metanol, dan lain-lain. Ngapain kita impor elpiji, ngapain kita impor petrokimia yang besar,” katanya.

Jika hal ini kata dia kemudian muncul dan berkembang dan para pelaku industri pertambangan membangun hilirisasi komoditas tambang maka persoalan defisit transaksi berjalan akan hilang dengan sendirinya.

“Saya jamin hilang, enggak akan lebih dari 3 tahun kalau tambah satu komoditas, batubara. Belok ke situ sebagian. Rampung kita. Kalau kita defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan selesai, ya kita enggak akan ketakutan mengenai rupiah vs dolar atau rupiah dengan mata uang lain. Kan aman kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan soal UU Minerba yang diamanatkan ke arah hilirisasi komoditas tambang dimana ditargetkan sampai 2017 namun ada relaksasi menjadi 2022.

Presiden sekali lagi mengajak para pelaku industri pertambangan di Indonesia untuk bersiap menuju ke arah tersebut.

Baca juga: Menristek:riset hasilkan teknologi tepat guna dan substitusi impor

“Kalau memang perlu bergabung, bergabunglah, kalau ada masalah yang berkaitan dengan pendanaan mari kita bicara. Saya bisa carikan solusi kalau diperlukan. Saya sampaikan, bahwa bapak ibu semuanya orang kaya jadi urusan pendanaan mestinya tidak ada masalah. Namun kalau ada masalah, mari berbicara, di istana mari saya undang,” kata Presiden yang kemudian disambut tepuk tangan oleh hadirin.

Pada kesempatan itu hadir para pelaku industri pertambangan di Indonesia. Dalam acara itu dianugerahkan 13 kategori penghargaan kepada perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air.

Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan pembayar PNBP terbesar di Indonesia.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar