RI diminta sertakan sawit dalam perundingan IEU-CEPA

RI diminta sertakan sawit dalam perundingan IEU-CEPA

Peserta dari sejumlah negara dan organisasi internasional mengunjungi perkebunan sawit di Provinsi Riau, dalam rangkaian Lokakarya Internasional tentang Tanaman untuk Perdamaian (International Workshop on Crops for Peace) yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri, 7-9 November 2019. ANTARA/HO Kemlu RI/am.

Jika mereka tetap memaksakan untuk meninggalkan sawit dalam proses perundingan itu, sebaiknya IEU-CEPA ditunda dulu
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia diminta menyertakan komoditas sawit dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

"Menurut saya, CPO (sawit) harus ada di meja perundingan. Kalau alot, lebih baik ditunda dulu IEU-CEPA itu. Jadi, lebih baik kepentingan CPO diutamakan, karena itu adalah salah satu komoditas unggulan yang sebenarnya bisa memenangkan banyak hal ketika IEU-CEPA berlaku," ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Tolak diskriminasi sawit, Indonesia minta itikad baik EU

Menurut dia, komoditas ekspor nasional yang besar saat ini salah satunya adalah sawit, sehingga Indonesia harus memprioritaskan komoditas sawit dalam pembahasan perjanjian IEU-CEPA.

Bhima mengingatkan pemerintah agar tidak terpengaruh dengan permintaan atau desakan pengusaha yang menginginkan agar proses negosiasi IEU-CEPA ini dipercepat dengan meninggalkan sawit dalam agenda pembahasan.

"Jika mereka tetap memaksakan untuk meninggalkan sawit dalam proses perundingan itu, sebaiknya IEU-CEPA ditunda dulu," katanya.

Menurut dia, jika sawit tidak dimasukkan dalam pembahasan ini, Indonesia akan banyak dirugikan, sebaliknya, Eropa diuntungkan dengan perjanjian tersebut.

Volume ekspor ke Benua Biru yang diharapkan akan meningkat dengan pemberlakuan perjanjian dagang tersebut dipastikan tidak akan menjadi kenyataan, tambahnya.

Sebaliknya, lanjut Bhima, Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk-produk Eropa seperti peternakan, pertanian, hingga mesin pesawat terbang yang saat ini telah siap masuk Indonesia.

"Jika demikian neraca perdagangan Indonesia-Eropa dipastikan akan defisit, khususnya di sektor pertanian. Ini menjadikan kondisinya akan semakin buruk dibandingkan dengan sebelum perjanjian IEU-CEPA diberlakukan," katanya.

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan Eropa mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia berkepentingan memasukkan sawit sebagai komoditas utama yang akan dinegosiasikan dalam perjanjian IEU-CEPA.

Selama ini, Eropa diketahui tidak mau menyertakan sawit dalam lanjutan perundingan CEPA, sehingga pemerintah diminta agar sawit tetap dimasukkan dalam pembahasan tersebut.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas yang memiliki posisi tawar yang penting dalam perundingan ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA.

Hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit.

"Kami hanya memastikan bahwa negosiasi dengan Uni Eropa, sawit akan menjadi salah satu elemen yang dinegosiasikan," ujar Menteri Retno dalam diskusi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menlu menambahkan bahwa perjanjian dagang tersebut bisa menjadi penghubung kerja sama yang lebih baik oleh kedua pihak sehingga permasalahan terkait sawit harus diselesaikan.

Diketahui, pembahasan CEPA dengan Uni Eropa memang belum selesai. Pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian IEU-CEPA rampung akhir 2020.

Baca juga: September 2019, ekspor minyak sawit Indonesia naik 13 persen

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diskriminasi sawit Indonesia, Airlangga ingatkan Eropa soal Airbus

Komentar