Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Transparancy International (TI) Indonesia Rizal Malik di Jakarta Selasa, mengatakan, pemberantasan korupsi Korea Selatan perlu ditiru Indonesia karena negera ginseng itu mampu menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) selama dua tahun terakhir. "Satu-satunya negara yang menunjukkan kinerja IPK yang baik adalah Korsel, yang skor IPK-nya selalu meningkat sebanyak 0,5 selama dua tahun berturut-turut," kata Rizal dalam diskusi tentang IPK tahun 2008 di Kantor TI Indonesia di Jakarta, Selasa. IPK adalah gambaran tentang tingkat korupsi yang terdapat di sekitar 180 negara. Pada tahun 2008 ini, Indonesia berada di peringkat 126 dengan skor 2,6, atau naik 0,3 dari skor yang diperoleh pada tahun 2007. Skor yang didapat setiap negara berdasarkan survey dari sejumlah lembaga independen. Sedangkan nilai berkisar dari 10 (paling bersih) hingga 0 (paling korup). Rizal memaparkan, pada tahun 2008 ini sebagian besar dunia menunjukkan skor IPK yang menurun, misalnya negara Finlandia yang menempati peringkat 1 pada tahun 2007 dengan skor 9,4, kini menjadi peringkat 5 dengan skor 9,0. "Secara umum, dapat dikatakan dunia pada tahun ini dipersepsikan lebih korup dibandingkan tahun lalu," katanya. Senada dengan Rizal, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Todung Mulya Lubis juga percaya bahwa Indonesia bisa mengikuti jejak Korsel yang skor IPK-nya meningkat hingga sebanyak 0,5 poin. Hal tersebut, ujar Todung, dapat dicapai bila reformasi birokrasi benar-benar menyentuh sejumlah departemen dan lembaga pemerintahan lainnya. Pada saat ini, lanjutnya, baru lembaga pemerintah seperti Departemen Keuangan yang menunjukkan langkah reformasi birokrasi yang cukup signifikan. "Saya ingin di masa mendatang, reformasi birokrasi juga menyentuh departemen lainnya seperti Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional," katanya. Todung juga memperkirakan, sukar bagi Indonesia untuk mencapai skor 3,0 pada tahun 2009 antara lain karena banyak elemen bangsa pada saat itu akan lebih berkonsentrasi pada perhelatan pemilu.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008