Jakarta (ANTARA News) - Tidak ada pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) di Indonesia tanpa adanya penghapusan utang, kata LSM. Direktur Eksekutif INFID Don K Marut, dalam siaran persnya, Rabu, mengungkapkan bahwa sejumlah program yang direkomendasikan dalam "The High-level Event on Millenium Development Goals" yang akan diselenggarakan pada 25 September 2008 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentu membutuhkan biaya yang cukup besar dan perubahan strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara. Menurut dia, bagian inilah yang menjadi tantangan terberat Indonesia untuk mencapai target MDGs pada 2015 karena terbebani pembayaran utang. Dalam kenyataannya, beban utang Indonesia terbesar akan terjadi pada 2009-2015, rentang yang sama untuk pencapaian MDGs. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, utang luar negeri dan dalam negeri yang jatuh tempo pada 2009-2015 sangat tinggi. Pembayaran utang Indonesia pada 2009 mencapai Rp97,7 triliun (Rp58,65 triliun utang luar negeri), dan pada 2010 senilai Rp84,11 triliun (Rp46,99 triliun utang luar negeri). Pada 2011 pembayaran utang Indonesia mencapai Rp81,55 triliun (Rp41,57 triliun utang luar negeri), dan pada 2012 senilai Rp83,31 triliun (Rp40,63 triliun utang luar negeri). Setelah itu pada 2013 sebesar Rp81,40 triliun (Rp41,10 triliun utang luar negeri), 2014 Rp76,39 triliun (Rp39,45 triliun utang luar negeri) dan pada 2015 masih senilai Rp81,54 triliun (Rp39,08 triliun utang luar negeri). Jumlah pembayaran utang Indonesia baru menurun secara dratis pada 2016 dengan pembayaran Rp66,70 triliun, ungkap Don K Marut. Dari jumlah utang yang akan dibayar tersebut, untuk ukuran negara yang mengalami masalah kemiskinan yang sedemikian kompleks, jumlah tersebut masih cukup tinggi. Dengan melihat beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan MDG di 2015, serta beban utang yang harus diambil dari APBN di 2009-2015, besar kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs. Selain itu, Indonesia juga sulit menjalankan rekomedasi yang disampaikan pada "The High-level Event on Millenium Development Goals". INFID berpendapat bahwa tanpa upaya negoisasi pengurangan jumlah pembayaran utang luar negeri, Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008