"Kita mendukung dan membantu memperjuangkannya atau sama-sama berjuang, tentu saja semua persyaratan harus dilengkapi," katanya di Pangkalpinang, Minggu.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Bendung Pice Besar di Negeri Laskar Pelangi
Ia menjelaskan, adanya keinginan kuat dari para tokoh masyarakat untuk pemekaran wilayah tentu menunjukkan bahwa ada komitmen bersama untuk menjadikan daerah tersebut semakin maju.
"Semakin kuat desakan masyarakat untuk membuat Daerah Otonomi Baru (DOB) tentu itu semakin bagus dan tidak apa-apa, saya mendukung dan mari sama-sama berjuang," kata politisi Partai Nasdem itu.
Namun dengan catatan, kata dia, harus memenuhi persyaratan, kriteria dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
"Bangka Utara ini bukan lagi sekadar wacana atau issu saja, tetapi memang masyarakat melalui sejumlah tokoh sudah mulai berjuang, makanya kalau persyaratannya tidak memenuhi kan repot juga," ujarnya.
Baca juga: Babel tetapkan tiga lokasi pembangunan planetarium eduwisata
Ia menjelaskan, ada sekitar 100 daerah yang berkeinginan membentuk DOB atau mengajukan pemekaran wilayah ke kementerian terkait.
"Sekarang pemerintah lagi melihat perkembangan yang ada, maka kita tunggu saja kebijakan selanjutnya dan yang pasti pemekaran tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait dengan pelayanan publik," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan itu sudah diberlakukan sejak 2008.
"Namun bukan berarti moratorium itu menutup dan menyumbat aspirasi masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk pemekaran daerah karena aspirasi pembentukan DOB merupakan tindak yang sah yang dijamin undang-undang," ujarnya.
Baca juga: 4.140 hektare tambang timah di laut Bangka Belitung dihapus
Pewarta: Ahmadi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
