Strategi antisipasi potensi karhutla 2020 dihasilkan lewat rakorgab

Strategi antisipasi potensi karhutla 2020 dihasilkan lewat rakorgab

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kedua dari tengah depan) mendengar penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD usai Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (6/12/2019). (FOTO ANTARA/Katriana)

Strategi tersebut berupa pencegahan hingga penindakan dan penegakan hukum agar penanganan karhutla optimal
Jakarta (ANTARA) - Rapat koordinasi gabungan (rakorgab) tingkat kementerian/lembaga yang membahas peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghasilkan strategi penanganan untuk mengantisipasi potensi karhutla pada 2020.

"Strategi tersebut berupa pencegahan hingga penindakan dan penegakan hukum agar penanganan karhutla optimal," kata Menkopolhukam Mahfud MD di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi potensi karhutla 2020 adalah dengan melakukan pemetaan bencana secara akurat, inventarisasi perizinan kebun, hutan, industri dan melakukan patroli.

Kemudian, pemerintah juga perlu memberi dukungan alat pertanian dan perlunya penanganan dan penjagaan wilayah hutan terhadap kemungkinan kebakaran.

Berikutnya, pemerintah juga perlu memberikan pendidikan kepada masyarakat, demonstrasi plot pertanian gambut, sistem peringatan dini dan sistem jarak jauh.

Selain itu, penetapan awal siaga darurat dan apel siaga, penertiban kebun dan keterlibatan aktif warga untuk upaya pencegahan serta penegakan hukum juga perlu diupayakan dalam antisipasi tersebut.

Sinergi hingga ke unit pemerintahan terkecil seperti desa dan pelibatan masyarakat juga dipandang penting dalam pencegahan karhutla.

Hasil rakor itu  juga menyoroti dana desa yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan karhutla.

"Sinergi lembaga-lembaga sampai ke tingkat desa dan masyarakat dan pelibatan masyarakat tentu saja (penting) sehingga masyarakat itu memperbaiki regulasi untuk pengolahan lahan yang tradisonal dengan membuka akses, kemudian membangun dan mendorong desa mandiri," katanya.

Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk penyediaan alat sumur bor atau embung dalam dana bagi hasil, selain perlunya penyusunan peraturan daerah dalam penanganan karhutla juga perlu didorong oleh bupati dan wali kota.

Baca juga: Rakor gabungan kementerian bahas evaluasi dan antisipasi karhutla

Baca juga: Kepala BNPB pimpin rakor Kahutla di Jambi

Baca juga: Kalbar dijadikan percontohan penanggulangan karhutla di Indonesia

Pewarta: Katriana
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

2019, Lahan terbakar seluas 942.485 hektare

Komentar