Joint venture KAI-MRT diyakini bisa beroperasi awal 2020

Joint venture KAI-MRT diyakini bisa beroperasi awal 2020

Sejumlah penumpang antre memasuki kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (6/12/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan patungan atau joint venture perkeretaapian antara PT Mass Rapid Transit (MRT) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) diyakini bisa beroperasi pada awal tahun 2020.

"Satu bulan setelah ditandatangani perjanjian awal, atau HoA (head of agreement) hari ini, memang kerjanya mesti cepat, saya yakin satu bulan juga selesai. Memang targetnya, awal tahun depan, kita sudah punya perusahaan baru," kata Dirut PT MRT William Sabandar di Balai Kota Jakarta, Senin.

Lewat kesepakatan tersebut, kata William, nantinya tugas yang dilakukan perusahaan patungan ini adalah melakukan studi integrasi transportasi Jabodetabek dan studi pengelolaan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Selain itu, lanjut William, adalah studi penanganan di stasiun untuk memberikan kenyamanan para pengguna transportasi publik yang tujuannya proses interkoneksi antara transportasi publik, khususnya yang berbasis kereta berjalan aman dan nyaman.

"Setelah perusahaan baru terbentuk, tiga tugas awal, adalah penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengelolaan kawasan TOD itu yang harus kami kerjakan secepatnya," tutur William.

Lalu, tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, William memyebut sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta dan rencana pengelolaan kawasan TOD.

"Kita harus sudah melihat hasil konkret di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020," kata William Sabandar.

Pembentukan perusahaan gabungan ini kata William sangat penting karena selama ini pengelolaan jalur dan kawasan di stasiun, baik Commuter Line dengan MRT Jakarta belum terintegrasi satu sama lain yang menyulitkan pengguna transportasi karena belum menikmati layanan pulbik dari awal hingga akhir perjalanan.

"Sementara yang kita harapkan masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi jadi angkutan publik dan itu membutuhkan integrasi transportasi Jabodetabek. Ini upaya yang mulai kita lakukan. Jadi pengintegrasian mulai dari rute termasuk infrastruktur, tiketing, dan kelembagaan," ucap William.

Terkait sistem tiket, PT MRT Jakarta telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia mengeluarkan kartu tiket multirip yang nantinya dapat terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di Jakarta pada 2022.

"Nantinya akan begitu. Targetnya, Januari 2022 terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di DKI Jakarta," ucapnya.

Baca juga: Anies: Joint venture kereta api merupakan impian yang jadi kenyataan

Baca juga: PT KAI dan PT MRT bentuk perusahaan patungan integrasikan transportasi

Baca juga: MRT Jakarta belajar dari Tunnelbana Stockholm


Seperti diketahui, Untuk mempercepat realisasi integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat membentuk perusahaan gabungan dengan ditandatanganinya HoA tentang Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan Dalam Rangka Integarasi Transportasi Jabodetabek.

Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dengan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin, dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan arahan agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Meski belum dapat ditetapkan nama perusahaan baru tersebut, namun PT MRT Jakarta akan menjadi leading sector dalam perusahaan baru tersebut. Karena nantinya, PT MRT Jakarta akan memiliki saham sebesar 51 persen, sedangkan saham PT KAI sebesar 49 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenhub akan membangun sejumlah Jalur Layang Kereta Api di Sumatera Utara

Komentar