"Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November 2019," kata Niken dalam diskusi bertajuk "Menjawab kontroversi SKB 11 Menteri" yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di Gedung RRI, Jakarta, Selasa.
Niken mengatakan ada beberapa kategori pengaduan yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentang antiideologi Pancasila, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme dan 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain.
Baca juga: Sekjen Kemenkominfo harapkan masyarakat cerdas gunakan internet
Dia menekankan SKB 11 Menteri yang diikuti peluncuran portal pengaduan ASN www.aduanasn.id merupakan wujud sinergitas kementerian dalam melindungi sekaligus mendudukan ASN pada posisi yang seharusnya.
Dia mengatakan ASN merupakan pihak yang telah menerima hak dari negara berupa gaji, tunjangan, jaminan dan lain-lain.
Oleh karena itu ASN juga wajib menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan seperti salah satunya taat kepada empat konsensus yakni setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.
Baca juga: Penegakan sanksi pelanggaran netralitas ASN masih lemah
Sebelumnya 11 kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB tersebut menuai sejumlah kritik karena dianggap kembali ke masa orde baru.
Baca juga: KASN waspadai pelanggaran netralitas ASN terbesar dalam kebijakan
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
