Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di tanah airJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti empat hal dalam proses pembangunan infrastruktur agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain.
"Pertama saya ingatkan pembangunan infrastruktur harus difokuskan kepada konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur". Ratas itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Presiden Jokowi berikan tiga catatan untuk pertanian dan perikanan
"Sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki dampak pada indeks logistik perform kita serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita," tambah Presiden.
Hal kedua yang ditekankan Presiden Jokowi adalah meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal.
"Seperti MRT (mass rapid transportation), LRT (light rapid transportation), dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan dan terkoneksi secara menyeluruh," ungkap Presiden.
Penekanan ketiga adalah perbaikan manajemen rantai pasok konstruksi.
"Saya juga minta dilakukan pembenahan terus-menerus pada manajemen rantai pasok konstruksi, mulai dari penyiapan SDM, peralatan, material, inovasi, teknologi, dan pendanaan," tambah Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, masih ada celah antara suplai dan permintaan material konstruksi.
"Misalnya kebutuhan aspal sebesar 650 ribu ton baru terpenuhi 70 persen kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60 persen, artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur," ungkap Presiden.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai APBN.
"Oleh karena itu kita tawarkan model pembiayaan kreatif, baik investing seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), lalu juga Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik," jelas Presiden.
Hal keempat adalah perintah Presiden Jokowi agar BUMN tidak mengambil semua proyek BUMN.
"Saya ingatkan kembali agar proyek-proyek infrastruktur semuanya jangan diambil oleh BUMN. Ini penting digarisbawahi, dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," ungkap Presiden.
Presiden meminta agar BUMN memberikan ruang lebih luas pada swasta, pengusaha lokal hingga pengusaha kecil menengah dan tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di tanah air," tegas Presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kartu Pra Kerja bukan untuk gaji pengangguran
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
