Humprey dorong PPP islah hadapi Pemilu 2024

Humprey dorong PPP islah hadapi Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) logo. (Antaranews) (/)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP PPP Muktamar Jakarta Humprey Djemat mendorong partai tersebut bersatu atau islah secara bermartabat agar menjadi partai yang kuat dan tahan untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Islah yang bermartabat dan juga islah yang menyatukan PPP menjadi kuat, bukan islah-islahan. Itu harus kita bedakan," kata Humprey dalam diskusi bertajuk "Reformasi Partai Politik" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan kalau sudah terjadi islah, kenapa masih ada PPP Muktamar Jakarta yang belum lama ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan 34 DPW PPP.

Menurut dia, PPP pecah bukan hanya di tingkat elit saja namun sampai tingkat bawah sehingga kalau terjadi seperti itu maka apa bisa dikatakan sudah terjadi islah.

"Makanya terus terang, saya bilang hasil Pemilu 2019 ini tanpa menyalahkan siapa-siapa, kita jadi bahan instrospeksi untuk menyatukan PPP," ujarnya.

Dia menilai penyebab turunnya suara PPP karena masih ada konflik internal sehingga apakah benar terjadi islah di 2016 kalau hasil Pemilu 2019 tidak memuaskan.

Menurut dia, kalau PPP tidak ada masalah pada Pemilu 2019, bisa jadi parameter bahwa islah sudah terjadi namun ternyata hasil Pemilu tidak memuaskan.

Dia menilai PPP harus lebih menyatu dan saling memperkuat ke depannya, kalau tidak punya prinsip itu sehingga kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Pondok Gede harus mulai mempersiapkan diri untuk melakukan Muktamar bersama.

"Kita harus semua elemen di PPP, baik Muktamar Jakarta yang saya pimpin, dan Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso, mulai berhubungan dan berkomunikasi serta mulai mempersiapkan diri melakukan Muktamar bersama dan bermartabat," katanya.

Dalam diskusi tersebut, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius karena dalam konteks Pileg dan Pilpres, antusiasme dukungan rakyat sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 cenderung fluktuatif dan tidak sama.

Menurut dia, dinamika partai kerap diwarnai konflik internal, bahkan ada yang berujung pada "pembelahan" parpol.

Dia mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol karena partai masih mempraktikkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan.

Siti menilai proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartaian yang lebih demokratis dan berkualitas ke depan.

Baca juga: PPP diprediksi tidak akan pecah karena pemilihan ketum baru

Baca juga: PPP tanggapi potensi konflik pada Muktamar IX

Baca juga: PPP bahas pelaksanaan Muktamar IX di Mukernas

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Romahurmuziy Mantan Ketum PPP divonis dua tahun penjara

Komentar