PUPR dukung penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat di Banten

PUPR dukung penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat di Banten

Ilustrasi - Jembatan di Provinsi Banten yang dibangun oleh Kementerian PUPR. (Dokumentasi Kementerian PUPR)

Di Banten banyak sekali infrastruktur yang sudah kita bangun tetapi kita harus hati-hati karena masih banyak masyarakat masih jauh tertinggal seperti di Malingping (Lebak) atau di Pansela Banten
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Banten melalui penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi Banten juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

"Di Banten banyak sekali infrastruktur yang sudah kita bangun tetapi kita harus hati-hati karena masih banyak masyarakat masih jauh tertinggal seperti di Malingping (Lebak) atau di Pansela Banten," ujar Menteri PUPR dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menteri Basuki siap bertanggung jawab untuk hal tersebut dan akan lebih fokus pada infrastruktur kerakyatan.

Untuk anggaran 2020 di Banten, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah mengalokasikan sebesar Rp1,38 triliun pada 2020 yang digunakan untuk penyelesaian Bendungan Karian yang progresnya sudah mencapai 55 persen dan ditargetkan selesai 2020.

Lalu rehabilitasi jaringan irigasi seperti DI Cibaliung, Ciujung, dan Ciliman, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Cisadane Barat Laut dan Utara serta rehabilitasi Situ Palayangan, Gede Kawao, dan Bungur.

Bidang permukiman dianggarkan sebesar Rp460 miliar untuk pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Maja, SPAM Banten Lama, IKK Maja, dan dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung.

Peningkatan kualitas kawasan kumuh Mauk dan Banten Lama serta rehabilitasi sarana dan prasaran pendidikan dan Pasar Anyar.

Untuk penyediaan perumahan, Kementerian PUPR juga akan membangun 101 unit Rumah Susun dan bantunan peningkatan kualitas 3.000 unit rumah swadaya.

Baca juga: Kementerian PUPR tata kawasan cagar budaya Masjid Syekh Nawawi Banten

Baca juga: Dukung pengembangan kawasan strategis di Banten, Kementerian PUPR tingkatkan akses jalan dan pemenuhan kebutuhan air baku


 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen Kementerian PUPR diperiksa KPK terkait proyek jalan di Kalimantan

Komentar