Tokyo (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umu (KPU) perlu menindaklanjuti segera rekomendasi yang dihasilkan dalam sosialisasi pemilu di Beijing bersama para PPLN wilayah Asia Timur (Zone 1). Demikian pandangan yang disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo Deddy Nur Zaman di Tokyo, Kamis, sepulangnya dari sosialisasi pemilu oleh KPU di Beijing pada 19-22 Oktober lalu. "Secara umum pertemuan yang membahas soal teknis penyelenggaraan pemilu, dan masukan yang diperlukan berjalan baik, karena ada pedoman umum yang bisa menjadi panduan bagi para PPLN," kata Deddy yang bersama Ketua PPLN Hong Kong Dicky D Soerjanatamihardja, menjadi motor dialog dengan pihak KPU. Deddy yang juga Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang itu menilai, jika respon KPU terlambat maka akan berpengaruh besar bagi PPLN saat menjalankan kegiatan pemilu nanti. Untungnya ada kesepakatan untuk melakukan berbagai penyesuaian tanpa harus melanggar UU Pemilu itu sendiri. Ia lantas mencontohkan mengenai juga penting membuka situs internet khusus untuk saluran komunikasi khusus baik yang bersifat rahasia atau biasa sehingga mekanisme penyampaian data atau informasi mengenai pemilu bisa efektif. "Hal itu penting, misalnya dalam pengiriman data-data mengenai daftar pemilu tetap, atau mengirimkan hasil penghitungan suara dari setiap zone luar negeri. Selain petunjuk operasional kegiatan (POK), katanya, format standar laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk softcopy juga diperlukan. Deddy sangat menekankan pentingnya keterlibatan penuh warga Indonesia agar hak pilihnya terjamin sehingga merekomendasikan perlunya membangun media khusus soal sosialisasi pemilu melalui internet di luar negeri mengingat keterbatasan akses WNI di luar negeri terhadap media cetak dan elektronik di Indonesia. Dari Beijing dilaporkan, ada dua bagian besar rekomendasi kepada KPU dari PPLN, yaitu rekomendasi seputar anggaran, pembiayaan dan logistik, serta rekomendasi terkait teknis operasional pelaksanaan Pemilu 2009 antara lain kuota tempat pemungutan suara (TPS) lebih dari 500 orang. Rekomendasi lain untuk KPU ialah jadwal penyediaan logistik pelaksanaan Pemilu 2009 seperti surat suara, tinta, dan segel. PPLN Zona I juga meminta KPU menyampaikan informasi mengenai berat dan ukuran surat suara per lembarnya, termasuk ukuran surat suara dalam kondisi terlipat serta ukuran amplop. Masalah ukuran amplop untuk pengiriman surat suara lewat pos sangat penting, mengingat setiap negara memiliki ukuran amplop tersendiri seperti yang terjadi di Tokyo dan Osaka.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008