Akademisi: Perlu ada batasan utusan golongan terlebih dahulu

Akademisi: Perlu ada batasan utusan golongan terlebih dahulu

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. ANTARA/dokumentasi pribadi

Semarang (ANTARA) - Akademisi Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu ada batasan utusan golongan terlebih dahulu terkait dengan wacana publik untuk menghadirkan kembali utusan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

"Ide adanya utusan golongan itu 'kan sebetulnya sudah lama karena merasa belum terwakili. Cuma konsepsi golongan sendiri juga masih bermasalah, masih kontroversial," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Kamis malam.

Baca juga: MPR: Ada wacana publik hadirkan kembali utusan golongan

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyatakan bahwa usulan PP Muhammadiyah bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD 1945.

Oleh karena itu, kata Bamsoet dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun MPR RI" di Jakarta, Rabu (18/12), pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh.

Baca juga: PBNU Usul Utusan Golongan Dihidupkan Lagi

Namun, lanjut analisis politik Teguh Yuwono, utusan golongan itu harus jelas basisnya. Misalnya, apakah berbasis jenis kelamin, kelompok organisasi, kelompok keagamaan, atau suku-suku terpencil.

Utusan golongan berbasis agama, misalnya wakil Nahdlatul Ulama (NU) dan wakil Muhammadiyah. Padahal, lanjut dia, anggota NU dan Muhammadiyah ini sudah banyak juga di partai politik.

Baca juga: DPD diharapkan buka diri punya utusan golongan

"Kalau di luar negeri itu perwakilan golongan itu, ya, perwakilan golongan-golongan yang lemah. Golongan-golongan yang kira-kira dipilih dengan proses politik dia tidak akan bisa, pasti kalah," kata alumnus Flinders University Australia ini.

Ia mencontohkan utusan golongan dari suku minoritas tertentu dan agama tertentu. Kalau dilepas, mereka tidak akan bisa mendapatkan kursi kekuasaan. Oleh karena itu, perlu diwakili dengan golongan tertentu itu.

"Jadi, saya kira ini juga masih ramai. Pengertian golongan sendiri itu apakah golongan berbasis agama, golongan masyarakat terpencil (misalnya golongan anak-anak, golongan kaum perempuan), atau suku terasing. Itu yang saya kira masih debatable," katanya.

Adanya wacana utusan golongan juga bagian untuk menyeimbangkan antara utusan daerah dan utusan politik, menurut Teguh Yuwono, hal ini patut untuk dicatat sebagai pertimbangan yang bagus.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Ketua MPR RI ajak saling peduli di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar