BPJS Watch: Koordinasi kementerian-lembaga krusial benahi JKN

BPJS Watch: Koordinasi kementerian-lembaga krusial benahi JKN

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif , Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, Anggota DJSN Subiyanto, Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan M. Aditya Warman, Akademisi UNDIP Semarang FX Sugiyanto, dan Budayawan Prie GSDeputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng–DIY Moch Triyono. ANTARA/ Nur Istibsaroh

Selain itu Timboel juga meminta para pemangku kepentingan untuk tegas dalam penerapan sanksi publik bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Penerapan sanksi layanan publik seperti tidak bisa mengurus SIM, SKCK, izin usaha, dan lainn
Jakarta (ANTARA) - Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai koordinasi antar kementerian-lembaga yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi sangat krusial untuk melakukan pembenahan dalam manajemen program JKN.

"Ke depan harus ada perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah, BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder JKN lainnya. Presiden harus mengevaluasi seluruh pembantunya yang terkait JKN," kata Timboel dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Timboel, berbagai persoalan yang dialami dalam perjalanan program JKN dikarenakan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan level kementerian-lembaga dalam menangani JKN.
Baca juga: Pelayanan JKN di 2019 diberi sejumlah catatan BPJS Watch

Selain itu Timboel juga meminta para pemangku kepentingan untuk tegas dalam penerapan sanksi publik bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Penerapan sanksi layanan publik seperti tidak bisa mengurus SIM, SKCK, izin usaha, dan lainnya tersebut sudah tertulis PP Nomor 86 tahun 2013.

Selama regulasi tersebut diterbitkan, hingga saat ini belum ada satupun sanksi layanan publik yang diterapkan.

Timboel juga mengatakan bahwa pemerintah harus menyelesaikan permasalahan mengenai defisit keuangan BPJS Kesehatan dan utang klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit demi kelancaran operasional RS dan ketersediaan obat yang pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: BPJS Watch: Banyak pasien disuruh beli obat/darah
Baca juga: Jamkes Watch tak setuju penonaktifan 5,2 PBI


Pemerintah, menurut Timboel, harus mendorong peningkatan jumlah RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga ketersediaan ruang perawatan dan pelayanan akan lebih baik lagi. Pemerintah harus mampu menyelesaikan seluruh utang RS di tahun 2019 ini agar 2020 dimulai dengan tanpa utang ke RS.

"Bila utang ke RS di 2019 ini tidak diselesaikan oleh Pemerintah maka 2020 akan terjadi defisit lagi dan RS akan kembali mengalami persoalan dalam melayani peserta JKN karena akan kesulitan cash flow untuk membeli obat, alat kesehatan dan membayar tenaga medis dan non medis. Pada akhirnya peserta JKN juga yang akan mengalami persoalan di RS," kata Timboel.
Baca juga: Jamkes Watch: jangan ada pasien BPJS Kesehatan ditolak
Baca juga: Jamkes Watch: ketersediaan kamar pasien BPJS kurang


Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden minta landasan hukum baru BPJS Kesehatan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar