BNPB usulkan inpres rencana kontigensi setiap daerah

BNPB usulkan inpres rencana kontigensi setiap daerah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Julari Batubara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbicara dalam konferensi pers di kantor presiden Jakarta, Jumat (3/1). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) agar setiap daerah membuat rencana kontigensi (contingency plan).

"Kami usulkan ke Presiden, untuk membuat Inpres kewajiban daerah menyusun 'contigency plan' (rencana darurat). Kita mengalami masalah rutin saat kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan, ketika musim hujan mengalami banjir bandang dan longsor dan hampir pasti menimbulkan korban jiwa dan harta benda," kata Doni Monardo di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Doni menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Julari Batubara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Merdeka.

Baca juga: BNPB dorong tujuan wisata aman yang tangguh bencana

"Inpres ini diharapkan komponen pusat dan daerah termasuk TNI/Polri untuk mengingatkan kepala daerah membuat mitigasi dan kewaspadaan dan apabila terjadi dinamika adanya kerugian harta benda masyarakat diharapkan menentukan status pejabat daerah," ungkap Doni.

Dengan adanya rencana kontingensi tersebut diharapkan pejabat daerah dapat melakukan penentuan status bencana.

"Dengan adanya status, (pemerintah) pusat bisa berikan bantuan anggaran termasuk BNPB kepada daerah yang telah menetapkan status darurat selanjutnya agar kepala daerah rajin bertanya ke BMKG daerah untuk mendapatkan info aktual dan menyalurkan ke masyarakat sekaligus juga membuat grup-grup 'whatsapp' dan media sosial yang memberikan informasi sampai tingkat keluarga," jelas Doni.

Berdasarkan data yang dimiliki BNPB, menurut Doni, korban banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek mencapai 43 orang di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sejak Rabu.

Baca juga: BNPB: Korban banjir Jabodetabek-Jabar-Banten bertambah jadi 43 jiwa

"Terakhir data yang kami terima dari Lebak Banten korbannya 8 jiwa, kemudian curah hujan diperkirakan tetap tinggi yang berlangsung sampai Februari mendatang sehingga masih dibutuhkan kesiapsiagaan daerah," ungkap Doni.

Rincian korban jiwanya adalah Jakarta Pusat 1 orang, Jakarta Barat 1 orang, Jakarta Timur 7 orang. Kemudian, Kota Depok 3 orang, Kota Bekasi 3 orang, Kota Bogor 1 orang, Kota Tangerang 1 orang, Kota Tangerang Selatan 1 orang, Kabupaten Bogor 16 orang, Kabupaten Bekasi 1 orang, dan Kabupaten Lebak 8 orang.

"Presiden sudah menugaskan Seskab untuk mempercepat inpres, mudah-mudahan dengan usulan tadi bisa lebih dipercepat, jadi inpres mewajibkan gubernur, bupati, walikota penyusun 'contigency plan' atau rencana darurat bila ada kejadian bencana. Rencana itu jadi rujukan jadi bukan hanya pemerintah daerah tapi juga unsur pusat di daerah ikut dalam program, ada TNI, Polri, ada kantor wilayah kementerian/lembaga bisa jadi satu paket, sehingga kesiapsiagaan lebih tinggi," jelas Doni.

Doni mengatakan rencana kontingensi tersebut tergantung potensi bencana di masing-masing daerah.

"'Contigency plan' sudah ada di beberapa daerah tapi tidak semua daerah membuat, inpres ini supaya semua daerah wajib membuat jadi, tidak ada alasan daerah tidak membuat 'contigency plan'," ungkap Doni.

Baca juga: BNPB: Banjir di sebagian wilayah Jakarta sudah mulai surut

Namun Doni tidak mengatakan daerah mana saja yang sudah memiliki rencana kontingensi.

"Tidak enaklah saya sebut, tanya aja sama pejabat daerahnya," kata Doni saat ditanya mana saja pemerintah provinsi yang sudah membuat rencana kontingensi.

Doni juga meminta ketegasan pemimpin daerah dari gubernur sampai kepala desa/lurah agar mengingatkan masyarakat agar waspada terutama di daerah berisiko seperti mereka yang tinggal di lokasi-lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) namun kemudian ditimbun menjadi lahan perumahan.

"Presiden menugaskan kami menyampaikan pesan ke daerah agar ada kolaborasi pusat dan daerah yang didukung TNI/Polri dan unsur-unsur lain seperti relawan jadi upaya pencegahan, mitigasi dan keadaan darurat untuk meminimalisir korban yang timbul sepanjang daerah aliran sungai," ungkap Doni.

Baca juga: Pemda harus tegas ungsikan warga di sepanjang DAS, pinta BNPB
Baca juga: Kepala BNPB: Penanganan banjir Jabodetabek terintegrasi
Baca juga: BNPB: BUMN berperan tangani banjir Jabodetabek
Baca juga: Tangani banjir, BNBP-BPPT-TNI manfaatkan teknologi modifikasi cuaca

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

8 tewas, 12 orang hilang akibat banjir dan tanah longsor di Nepal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar