Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, persiapan pemilu di Jeddah dan sekitarnya mengalami kendala berupa pemutakhiran data pemilih.

"Disana banyak sekali kesulitan yang dihadapi, perkiraan jumlah warga negara kita mencapai 800 ribuan tetapi yang bisa didata sedikit sekali tidak sampai 60 persen," katanya menjawab pertanyaan wartawan seputar hasil kunjungan ke Jeddah pekan lalu.

Persoalan pendataan disebabkan sebagian besar warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut ilegal. Apalagi memasuki masa Haji, proses pendataan penduduk mengalami hambatan.

Ia menjelaskan proses pendataan di luar negeri berbeda dengan di dalam negeri. Kendala yang dihadapi dalam proses pendataan di dalam negeri di antaranya masalah geografis. Di Jeddah, petugas kesulitan untuk mendatangi rumah majikan tempat WNI bekerja.

Petugas telah berusaha melakukan pendataan melalui telepon dan pesan pendek. Namun, keterbatasan biaya membuat cara ini tidak dapat dilakukan optimal. "Mereka juga disibukkan musim Haji jadi sulit sekali menjangkau pemilih," katanya.

Hafiz mengatakan, KPU telah menerima laporan penambahan jumlah pemilih tetap di luar negeri sekitar 60 ribu orang.

Meskipun petugas di luar negeri mengalami kendala dalam pemutakhiran data pemilih, KPU tidak akan memundurkan batas waktu pelaporan data pemilih yaitu 20 November 2008.

Ketua KPU mengunjungi Jeddah pekan lalu. Setelah mengunjungi Jeddah, hari ini Ketua KPU dan anggota KPU Syamsul Bahri dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat untuk sosialisasi pemilu. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008