Komisi I DPR RI desak Prabowo soal Sistem Inspeksi Maritim Nasional

Komisi I DPR RI desak Prabowo soal Sistem Inspeksi Maritim Nasional

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (ANTARA/Istimewa)

Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk..."
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jum'at, meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam membangun Sistem Inspeksi Maritim Nasional (Marine Surveillance System).

Kebutuhan akan informasi melalui Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dalam sistem inspeksi maritim nasional menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi perkembangan global di bidang pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Menteri Susi: Masyarakat dunia sudah sadar "illegal fishing"

Baca juga: Menteri Susi protes masuknya kapal Tiongkok

Baca juga: Menko Maritim peringatkan pembenci kebijakan Susi


"Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," kata Kharis.

Ia juga meminta pemerintah Republik Indonesia segera menindak nyata di lapangan terhadap segala upaya negara manapun yang mau melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tegas, terarah dan terukur.

"Puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kalau terbukti, saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China. Tapi beri tindakan tegas, terukur dan jelas karena kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," kata Kharis.

Baca juga: Nelayan Natuna takut melaut sejak ada kapal asing

Baca juga: Anggota DPR dukung sikap tegas pemerintah terkait Natuna

Baca juga: Pangkogabwilhan I kendalikan operasi siaga tempur di Natuna


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanggapi klaim sebelumnya oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang, pada Selasa (31/12) bahwa Pemerintah Republik Rakyat China menganggap mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat dengan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

"Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 atau Solo Raya itu.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kementerian KKP kembangkan perikanan budi daya di perairan Banyuasin

Komentar

  1. bennoaguw49@gmail.com

    Ada baiknya negara mengalokasikan dana 20% dari apbn untuk belanja militer