DPR: Kemhan percepat capaian MEF antisipasi situasi seperti di Natuna

DPR: Kemhan percepat capaian MEF antisipasi situasi seperti di Natuna

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, menunjukkan pergerakan kapal nelayan asing melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skuadron Udara 5, di Laut Natuna, Sabtu (4/1/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR, Darizal Basir, meminta Kementerian Pertahanan mempercepat capaian program Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force  khususnya di matra laut dan udara untuk mengantisipasi situasi yang sama seperti yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Dalam rangka antisipasi menghadapi situasi yang sama kedepan, Kementerian Pertahanan harus melakukan percepatan capaian program Minimum Essential Force (MEF) khususnya di matra Laut dan Udara," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kurangi ketegangan Natuna, Kapuspen TNI sebut itu urusan diplomasi

Ia mengatakan, ancaman militer dari luar semakin jelas sehingga tidak Ada pilihan lain kecuali Kementerian Pertahanan harus segera melakukan percepatan realisasi MEF tahap ini, khususnya di matra laut dan udara TNI. 

China meningkatkan aktivitas perikanan mereka atas perairan Natuna, yang disikapi TNI dengan meningkatkan patroli di sepanjang Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia.

Baca juga: Soal ketegangan Natuna, TNI tak mau terpancing provokasi China

Ia tidak ada toleransi untuk siapapun yang mencoba-coba mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia setapak-pun, baik di darat maupun di laut. "Untuk itu TNI meningkatkan patroli pengawasan khususnya di sepanjang zona ekonomi ekslusif yang rawan seperti Laut Natuna," ujarnya.

Ia mengatakan, prinsip hubungan bilateral antar dua negara harus dilandasi semangat kesetaraan, saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing.

Baca juga: Nelayan China tangkap ikan dengan pukat harimau di laut Natuna

Menurut dia, pemerintah China sebagai sahabat Indonesia, harus menghormati wilayah kedaulatan NKRI terutama terkait batas wilayah perairan atau laut sudah diputuskan di PBB.

Namun dia menilai, kalau pemerintah China masih bersikeras, sudah sepatutnya dievalusi lagi hubungan kerja sama Indonesia -China yang sudah berlangsung selama ini.

Baca juga: Media China lebih tertarik banjir Jakarta daripada isu Natuna

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komisi II DPR RI pantau kesiapan Pilkada serentak di Sultra

Komentar

  1. bennoaguw49@gmail.com

    Ada baiknya porsi dana untuk alusista sebesar 20% dari apbn