Anggota DPR: Tidak ada urgensi jadikan Natuna sebagai provinsi

Anggota DPR: Tidak ada urgensi jadikan Natuna sebagai provinsi

Ilustrasi (ANTARA /Muhammad Adimaja)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai tidak ada urgensi menaikkan status wilayah Kabupaten Natuna menjadi provinsi, imbas polemik yang terjadi antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara.

"Saya belum melihat suatu urgensi (Natuna) untuk menjadi provinsi khusus," kata Sodik di Jakarta, Rabu.

Dia menilai terkait pengawasan di lautan atau Perairan Natuna bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau namun perannya harus dimaksimalkan.

Selain itu menurut dia, terkait keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Perairan Natuna, bisa dilaksanakan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Pengawasan laut bisa dilakukan Provinsi Kepulauan Riau lalu soal keamanan oleh Bakamla," ujarnya.

Dia menilai usulan agar Natuna menjadi provinsi harus dikaji secara mendalam apakah keamanan dari klaim wilayah negara lain berhubungan atau tidak dengan status suatu daerah.

Karena menurut dia, kalau argumentasinya karena otonomi daerah, maka otonomi akan lebih kuat berada di kabupaten/kota.

"Jika status provinsi menguatkan ketahanan dari klaim China maka tidak ada masalah selama sesuai dengan ketentuan pemekaran. Namun Kemendagri masih moratorium pemekaran," katanya.

Sebelumnya, Bupati Natuna Kepulauan Riau Hamid Rizal berharap Natuna dan Kepulauan Anambas menjadi provinsi khusus, karena lokasinya yang di perbatasan, mayoritas wilayahnya perairan dan kekayaan alam yang dimilikinya.

"Saya berharap dengan adanya pencurian ikan di laut, agar kiranya wilayah ini lebih diperhatikan serius, meningkatkan status pemerintahan dari Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus yaitu kepulauan Natuna Anambas," kata Bupati di Natuna.

Dia mengatakan, kewenangan bupati sangat terbatas di wilayah perairan padahal 99 persen wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas adalah laut.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kelautan, kehutanan dan pendidikan menengah ke atas berada di pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Ini menyulitkan. "Kami hanya batas pinggir pantai," ucap dia.

Apabila kepala daerah di Natuna dan Kepulauan Anambas tidak memiliki kewenangan di laut, maka akan sulit melakukan pengawalan wilayah perbatasan.

Baca juga: Tokoh masyarakat Natuna berkomentar soal pembentukan Provinsi Natuna

Baca juga: Pemuda desak Presiden setujui pembentukan Provinsi Khusus Natuna

Baca juga: Bupati berharap Natuna-Anambas menjadi provinsi khusus

Baca juga: Moeldoko komentari usulan Natuna jadi provinsi

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

3 langkah Menkeu untuk pembiayaan 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar