"Negoisasi dengan IMF harus berpihak pada ekonomi rakyat," kata Adi Sasono di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, IMF merupakan lembaga yang sangat dinamis sehingga pada dasarnya Indonesia harus pandai-pandai bernegoisasi dengan lembaga tersebut.
Dari pengalaman pada 1998 ketika Indonesia meminta bantuan kepada dana moneter internasional, sejumlah poin bernuansa kerakyatan seperti membatasi pemberian konsesi HPH dapat diloloskan oleh IMF.
"Program-program yang sangat kerakyatan pun sebenarnya bisa hanya tergantung wibawa pemerintah," katanya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketangguhan tim ekonomi Indonesia.
"Tergantung wibawa pemerintah sebab kalau tim ekonomi kita tidak cukup tangguh maka ekonom IMF akan mendikte kita," katanya.
Pihaknya akan memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah terkait hal tersebut agar ekonomi rakyat tidak memburuk baik secara ekonomi maupun politis.
Adi menekankan bila memang Indonesia harus mengambil alternatif bantuan dari IMF maka harus dirumuskan skema terbaik yang tidak melanggar sistem ekonomi kerakyatan.
"Kita akan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah agar situasi tidak memburuk," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
